Dewan Resmi Bentuk Pansus LKPj Bupati 2014

oleh -47 views
Sidang pembentukan pansus LKPj Bupati 2014

SAMPANG, Suara Indonesia-News.Com–DPRD Kabupaten Sampang akhirnya secara resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas sejumlah persoalan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang A. Fannan Hasib, terkait realisasi APBD Sampang Tahun Anggaran (TA) 2014.

Keputusan membentuk pansus itu merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sampang tentang Pandangan Umum (PU) Fraksi –fraksi di gedung Graha Paripurna Senin (4/5). Dimana dalam penyampaian PU, sedikitnya tiga fraksi yakni Gerindra, Hanura, dan Gotong Royong menemukan kejanggalan dalam LKPj Bupati 2014 itu.

Juru bicara fraksi Gerindra Syamsul Arifin menegaskan, LKPj Bupati 2014 itu memang layak dipansuskan (dibahas dalam pansus, red). Mengingat banyak temuan–temuan yang perlu dikaji lebih dalam.

Pansus tersebut imbuh Samsul, merupakan wujud keseriusan dewan dalam membedah LKPj Bupati, agar kedepan jajaran eksekutif Pemkab Sampang, lebih berhati –hati dan lebih serius dalam bekerja mengelola anggaran.

“Kami tidak ingin penyampaian LKPj itu sama halnya seperti khotbah Jumatan yang cukup didengar, namun enggan untuk ditindaklanjuti. Maka dari itu, temuan fraksi –fraksi harus dipertanggung jawabkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” tegasnya.

Sementara Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sampang, Shohebus Sulton mengungkapkan, dalam LKPj Bupati 2014 tersebut didapati kejanggalan yang menurut penilaian fraksinya sangat serius.

Kejanggalan tersebut tertuang pada halaman IV-113-iii LKPj Bupati Sampang 2014 tersebut. Yakni berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Sampang dari salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Geliat Sampang Mandiri (GSM), dan anak perusahaan PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

Pada halaman itu tertulis, pendapatan deviden tahun buku 2012 dari PT SMP sebesar Rp 16 miliar, sebagian digunakan untuk masalah hokum PT SMP yang mengakibatkan rencana kegiatan anggaran perusahaan PT GSM di-reschedule dan rencana setoran PAD tahun buku 2012 sebesar Rp 16 miliar ditunda, sambil menunggu proses hokum PT SMP selesai.

“Seharusnya yang masuk ke kas daerah (kasda) Rp 16 miliar, tapi dalam LKPj Bupati itu tidak ada kejelasan pakah masuk ke kasda atau masuk ke kas pribadi,” tandas Sulton.

Sulton menambahkan, yang sangat –sangat patut disoroti dalah penggunaan deviden yang seharusnya masuk kasda, tapi malah digunakan untuk membiayai kasus hukum di PT SMP. Sehingga, secara tidak langsung oknum yang melakukan pelanggaran hukum tapi rakyat yang menanggung ongkos advokasinya.

“Seharusnya mereka yang melakukan tindakan dan pelanggaran hukum yang menaggung sendiri pembiayaan untuk advokasi mereka, namun faktanya pendapatan deviden tahun buku 2012 dari PT SMP sebesar Rp 16 miliar, digunakan untuk masalah hukum PT SMP . ini sudah parah dan perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Persoalan lain yang juga patut disoroti, imbuh Sulton adalah, tentang laporan keuangan dan asset daerah, yang menurut penilaian fraksinya sangat berantakan. Demikian pula persoalan tentang sengketa tanah antara Pemkab dan warga yang tak kunjung selesai.

Sulton mengungkapkan pula kekecewaan fraksinya, karena tidak mendapat jawaban dari Bupati A Fannan Hasib, atas PU yang telah mereka sampaikan. (nor/luk).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *