Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Dedie Rachim Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Bersama Kemendagri

Avatar of admin
×

Dedie Rachim Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Bersama Kemendagri

Sebarkan artikel ini
IMG 20201006 193935
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim (kiri) saat rakor.

KOTA BOGOR, Selasa (06/10/2020) suaraindonesia-news.com – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengikuti rapat koordinasi (rakor) Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di era Pandemi Covid-19 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (06/10).

Dalam rakor yang juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi itu, Dedie mengatakan bahwa pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar wabah pandemi ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap angka kemiskinan.

“Jadi pemerintah daerah diminta untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menekan angka kemiskinan. Pemkot Bogor terus berikhtiar untuk itu,” ujar Dedie.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Persilahkan Solat Id di Masjid Asalkan Patuhi Prokes

Untuk saat ini, lanjut Dedie, paling tidak ada upaya utama untuk tidak menambah jumlah kemiskinan di Kota Bogor, terutama angka kemiskinan absolut yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Kemendagri juga memberikan paparan-paparan terkait pengentasan kemiskinan. Arahannya itu yang utama. Sebisa mungkin kita berupaya untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Itu dulu yang paling prioritas,” katanya.

Dedie juga mengatakan, saat ini Pemkot Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan dan pemberian insentif. Dimana kebijakan itu diharapkan bisa membantu ekonomi di tengah wabah virus Covid-19. Pemkot Bogor juga selain memprioritaskan aspek kesehatan, juga mencari titik keseimbangan agar aspek ekonomi masyarakat bisa berjalan.

Baca Juga :  Bupati Deli Serdang Lantik 86 Pejabat Eselon IV

“Cara Pemkot sekarang ini tentu dengan memaksimalkan program – program bantuan. Diluar itu ada Program Keluarga Harapan (PKH), lalu Kartu Sembako, dan kemudian saat ini kita punya kesempatan untuk membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid,” tutupnya.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela