SAMPANG, Rabu (20/1/2021), suaraindonesia-news.com – Penghapusan sekitar 9000 keluarga penerima manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang saat ini berganti nama jadi Bantuan Sosial Pangan (BSP), dinilai tak akurat dan asal hapus. Akibatnya, banyak warga miskin dan janda penerima manfaat merasa dirugikan dan minta pendampingan pada LSM Generasi Peduli Negeri (GPN).
Tak pelak, saat ini sekretariatan LSM GPN di Jalan Imam Bonjol, hampir setiap hari kedatangan warga yang mengadu atas penghapusan dirinya sebagai penerima manfaat program BPNT atau BSP dan minta pendampingan agar nasib mereka diperjuangkan kembali dapat bantuan Bantuan BPNT atau BSP. Sebab, mereka merasa sangat layak mendapatkan bantuan tersebut. Tapi dihapus secara sepihak tanpa pemberitahuan. Terbukti, warga yang datanya dihapus masih memegang kartu penerima manfaat.
“Warga penerima manfaat yang datanya dihapus Dinas Sosial dan Nakertrans (Dinsosnakertrans) Sampang, kebanyakan warga miskin dan janda yang masih sangat layak menerima bantuan BPNT atau BSP dari pemerintah. Jadi, sangat mengherankan mereka yang masih layak dan berhak menerima bantuan datanya di hapus sebagai penerima manfaat,” jelas Ketua GPN Rolis Sanjaya, pada suaraindonesia-news.com.
Lebih jauh Rolis menjelaskan, penghapusan data warga penerima manfaat terkesan dilakukan sepihak. Sebab, warga yang datanya dihapus sebagai penerima manfaat banyak yang tidak tahu dan tidak diberi tahu. Terbukti, warga yang mengadukan nasibnya dan minta pendampingan pada LSM GPN masih memegang kartu penerima manfaat.
“Seharusnya jika ada warga dianggap sudah mampu dan dinilai tidak berhak sebagai penerima manfaat, ada pemberitahuan dari petugas Dinsosnakertrans dan kartu penerima manfaatnya ditarik agar tidak menimbulkan permasalahan di bawah. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Patut diduga penghapusan data warga yang dianggap sudah mampu tersebut asal hapus. Sehingga sangat merugikan warga miskin atau janda yang datanya ikut terhapus,” tandasnya.
Untuk itu, Rolis berjanji bersama tim GPN bertekad akan membantu mencarikan solusi terbaik atas permasalahan ini dan meminta Dinsosnskertrans Sampang, mengaktifkan kembali bagi warga yang layak menerima bantuan dari pemerintah. Jangan dihapus sepihak dengan alasan mereka sudah mampu dan sudah tidak layak untuk dibantu.
“Kami Tim GPN akan bergerak untuk melakukan pendampingan pada warga miskin dan janda yang datanya dihapus sepihak. Untuk itu, kami minta tolong segera aktifkan kembali bantuan warga yang membutuhkan ini. Kalian tidak punya hati nurani kalau menghapus bantuan orang miskin dan para janda. Nanti data-datanya saya kirim pada kalian dan silahkan cek sendiri dengan terjun langsung ke lokasi,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Dinas Sosial dan Nakertrans Sampang menghapus data sekitar 9.000 keluarga penerima manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP), sehingga jumlah total penerima bantuan pada 2021 menjadi lebih kurang 95 ribu KPM. Alasan Dinsosnakertrans Sampang penghapusan ribuan KPM itu karena kondisi mereka dinilai sudah mampu dan tidak perlu menerima bantuan lagi dari pemerintah.
Reporter : Nora
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
