Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Darwin: Bupati Aceh Timur Harus Tindak Tegas Bawahannya Bila Pendataan DTKS Tak Sesuai Juknis

Avatar of admin
×

Darwin: Bupati Aceh Timur Harus Tindak Tegas Bawahannya Bila Pendataan DTKS Tak Sesuai Juknis

Sebarkan artikel ini
IMG 20200423 125402 1
Foto : Darwin, Aktivis Pegiat Sosial dan Kebijakan Publik. (Foto: Masri/SI).

ACEH TIMUR, Kamis (23/04/2020) suaraindonesia-news.com – Pemutakhiran data Keluarga Miskin di Aceh Timur untuk usulan dan perbaikan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana intruksi Kemendes dan PDT serta Intruksi Bupati Aceh Timur harus benar-benar akurat dan valid, jangan sampai kedepan tidak ada keluarga miskin yang tidak masuk dalam DTKS, tumpang tindih serta salah sasaran. Pernyataan tersebut dikatakan Darwin Aktivis Pemerhati sosial dan Kebijakan Publik.

“Kita berharap Tim pendataan baik Kadus, Keuchik harus betul betul teliti dan cermat, tak boleh diskriminasi serta tebang pilih,” Kata Darwin kepada media suaraindonesia-news.com. Kamis (23/04) di Indatu Kupi Idi Rayeuk.

Baca Juga :  KASN Gelar Pembukaan Pencanangan Laboratorium Sistem Merit di Kabupaten Nias

“Ini kesempatan bagi keluaga miskin yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah, bisa di usulkan dalam DTKS, serta mencoret penerima bantuan sosial bagi keluraga yang mampu selama ini menikmati bantuan sosial pemerintah yang bukan hak nya,” imbuhnya.

Darwin menegaskan dalam proses pendataan dan penyeleksian keluarga yang di usulkan dalam DTKS harus transparan melalui mekanisme Mustawarah Desa (Musdes). Tidak asal tunjuk.

“Bupati Aceh Timur harus mengawasi dan mengontrol kinerja bawahan nya untuk memastikan bekerja sesuai dengan juknis, prinsip keadilan, transparan, menindak tegas Keuchik, TKSK dan Camat bila ada yang lalai serta tidak bekerja sesuai aturan,” tegas Darwin.

Baca Juga :  Sempat Kosong, Kadisdukcapil Deli Serdang Resmi Dilantik Wabup

Menurunya, penerima bantuan sosial seperti PKH, BSP, BNPT, KIS, KIP, Subsidi listrik, bea siswa, rumah dhuafa dan zakat benar mulai tahun 2020 harus benar- benar berbasis data yang valid dan akurat.

“Kita mensinyalir ada sejumlah Desa/gampong, pendataan asal- asalan tanpa melalui mekanisme Musdes, ini sangat berbahaya, keakuratan data sangat lemah dan amburadul,” ucap Darwin.

Darwin menmbahkan, mengingat pengusulan dan perbaikan DTKS sangat mendesak, Keuchik, TKSK dan Camat harus bekerja cepat dan ekstra, apalagi dalam waktu dekat adanya bantuan tunai langsung tanggap dampak Covid-19.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Ela