Dampak Kebijakan Pemerintah Kurang Tepat, Picu Harga Minyak Goreng Naik dan Langka di Pasar

oleh -2,580 views
Masri, Aktivis Sosial/Wartawan suara Indonesia News

Ditulis oleh : Masri
Aktivis Sosial/Wartawan suara Indonesia News

Kenaikan harga minyak goreng di pasaran dalam bulan terakhir ini khususnya di Aceh dan Indonesia pada umum nya telah memicu naik nya harga minyak goreng secara signifikan. Bahkan selain naik nya harga minyak goreng telah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional maupun pasar modern/swalayan.

Kondisi ini tentu telah memicu keresahan di tengah masyarakat, dimana kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun akibat pandemi covid-19, di perparah lagi dengan terjadinya kenaikan harga minyak goreng, secara langsung berdampak pada kenaikan nilai beli kebutuhan pokok seperti minyak goreng maupun barang lain nya.

Berdasarkan asumsi, ada beberapa faktor penyebab yang berujung memicu kenaikan harga minyak goreng sehingga menjadi “Langka”. di pasar.

Pertama ialah harga Crude Palm Oil (CPO) dikontrol pihak luar negeri, sementara konsumsi terbesar berada di dalam negeri. Selama ini rujukan perdagangan CPO dikuasai oleh Malaysia melalui Bursa Malaysia. Fenomena Harga CPO yang naik disebabkan permintaan ekspor dari negara produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia oleh beberapa negara mulai mempengaruhi nilai harga bursa dari awal tahun 2021 hingga sekarang.

Dimana, perdagangan CPO dalam negeri juga mengikuti harga rujukan Bursa Malaysia. Tetapi sebelum terbit kebijakan larangan ekspor barang mentah, sebelumnya tidak pernah terjadi kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Hal ini disebabkan besarnya pajak ekspor yang saat itu mencapai $35, setiap kenaikan $50 harga CPO.

Dalam hasil siaran pers Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan bahwa implementasi keputusan Kementrian Keuangan yang tertuang dalam surat nomor 191/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sudah tepat. Alhasil serapan produk hulu sawit bisa lebih besar dalam negeri dan produk hilir Indonesia menjadi lebih bersaing dalam pasar di internasional.

Faktor kedua yaitu dipengaruhi kebijakan larangan ekspor produk mentah. Keputusan ini pada awalnya berlaku pada batubara yang permintaannya sangat tinggi dari luar negara karena kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar, namun dampaknya berlanjut kepada hasil nabati sawit salah satunya CPO. Wacana presiden Jokowi menghentikan ekspor untuk kegunaan dalam negeri dilaksanakan dalam keputusan Menteri Perdagangan permendag no.2 Tahun 2022 tentang perubahan no.19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang didalamnya mencakup minyak sawit mentah. Pada dasarnya keputusan ini tidak melarang sepenuhnya untuk ekspor minyak mentah, syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor yaitu eksportir wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 20% dari kuota ekspor dan melampirkan surat mandiri yang menyatakan, bahwa telah memasok kebutuhan dalam negeri. Namun adanya dugaan dalam keputusan ini yaitu kebijakan diterbitkan secara cepat yang menimbulkan beberapa celah.

Disaat ekspor CPO dilarang, beberapa produsen minyak goreng swasta membeli CPO dengan harga yang sangat tinggi. Logikanya, bahan baku tidak lebih mahal dari bahan jadi. Dengan harga produk turunan seperti minyak goreng dalam negeri yang masih sama, membuat produsen minyak goreng swasta mencari cara untuk mengurangi kerugian yang mereka alami. Salah satunya yaitu mengekspor lebih banyak hasil produksi turunan seperti Palm Olein.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud di poin pertama, tarif ekspor RBD Palm Olein lebih murah dari CPO sehingga produsen minyak goreng memanfaatkan salah satu cara ini untuk menutupi kerugian mereka.

Selanjutnya faktor ketiga adalah dipengaruhi kebijakan Kementrian Perdagangan tentang Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Disamping kebijakan larangan ekspor bersyarat yang dikeluarkan Kemendag, adanya penetapan harga tetap terhadap CPO dan Migor untuk menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng yang terjangkau.

Dimana harga DMO dan DPO ditetapkan Rp 9.300/kg untuk CPO dan Rp 10.300/kg untuk Olein. Untuk minyak goreng sendiri diputuskan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 11.500/liter untuk Minyak Goreng Curah, Rp 13.500/liter untuk Minyak Goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000/liter.

Untuk Migor kemasan Premium. Keputusan ini terkesan bagus karena harga sudah tetap (Sitting Price) tetapi dampak kepada pelaku perdagangan sawit baik industri dan perkebunan mengalami gejolak dengan keputusan tersebut.

Selama ini di Indonesia perdagangan CPO dalam negeri diselenggarakan secara nasional melalui Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) yang mana KPB ini merupakan divisi dari PT. Inacom.

PT. Inacom Tbk sendiri merupakan anak perusahaan BUMN yang tentunya dibawahi oleh Kementrian BUMN. Di KPB terdapat segala perdagangan produk nabati milik negara salah satunya minyak sawit, yang mana minyak tersebut bersumber dari PT. Perkebunan Nusantara. Hasil CPO PT. PN diperdagangkan dalam bentuk lelang dan selalu dibeli oleh perusahaan produsen minyak goreng swasta.

Secara tidak langsung kebijakan kemendag tentang penetapan harga DPO ini berpengaruh kepada sistem perdagangan yang dilaksanakan oleh KPB yang masih merujuk kepada harga Bursa Malaysia. Dampak tarik ulur antara penjual dan pembeli CPO di pasar terjadi, alhasil dalam kurun waktu 1 minggu penetapan harga tetap CPO tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Bahkan pemerintah memberikan dana untuk subsidi minyak goreng kepada produsen tetapi langkah ini masih belum menstabilkan ketersediaan barang di pasar.

Hal ini terjadi dikarenakan masa transisi penerapan kebijakan DMO dan DPO yang terlalu cepat serta pada saat yang bersamaan muncul dugaan oknum yang sengaja menimbun stok migor di pasar lokal dengan memanfaatkan keputusan DPO oleh Kemendag.

Dalam beberapa poin tersebut bisa disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang telah disampaikan belum sesuai dengan kenyataan implementasi di lapangan. Kebijakan larangan ekspor bersyarat seharusnya diterapkan juga untuk produk hilir. Subsidi terhadap harga minyak goreng yang diberikan kepada produsen migor swasta hanya solusi sementara yang hanya akan menyerap lebih banyak anggaran negara bila dibiarkan.

Hal yang tepat dan segera dilakukan oleh pemerintah yaitu memproduksi minyak goreng negeri oleh perusahaan negeri. Yang bertujuan mengamankan ketersediaan migor yang terjangkau. Jika hal ini dilakukan maka stok migor untuk dalam negeri menjadi lebih transparan dan mudah dikontrol oleh negara. Tanpa menggangu pergerakan ekonomi negara, produsen minyak goreng swasta yang existing tetap bisa melakukan perdagangan baik domestik maupun ekspor agar pendapatan negara bertambah melalui pungutan pajak dan tarif ekspor. Yang mana pungutan itu bisa lebih dimanfaatkan untuk subsidi Biosolar B30, Riset dan Pengembangan (R&D) Sawit Rakyat, dan produksi minyak goreng dalam negeri tersebut.(*)

Tinggalkan Balasan