Cegah Korupsi Pajak, Gunakan Sistem Online Terintegrasi Tingkatkan PAD

oleh -41 views
Sekda Lumajang saat di wawancarai sejumlah media.

LUMAJANG, Rabu (12/2/2020) suaraindonesia-news.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang berasal dari Pajak Daerah yang ada 10 jenis dan dari beberapa Retribusi Daerah. Diantara 10 jenis pajak itu, diantaranya pajak hotel, reklame, restauran, hiburan, PPJ, pajak parkir, pajak air, pajak minerba, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan BPHTB.

Hal ini dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Drs Agus Triyono, kepada media ini, melalui pesan WA nya. Dan beliau menyampaikan jika retribusi daerah itu jumlahnya ada banyak.

“Pajak dan retribusi sebagian sudah menggunakan sistem pembayaran online,” katanya lagi.

Menurut Agus, selain sistem pembayaran pajak dan retribusi tersebut online, sistem tersebut juga terintegritas.

“Ya pola sistem seperti itu untuk mencegah terjadinya praktek korupsi dalam pembayaran pajak atau retribusi,” terangnya.

Dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka pembangunan akan lebih bisa dipacu dan berkembang.

“Harus ada kebijakan untuk tingkatkan kualitas pengembangan pendapatan daerah melalui PAD,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, Hari Susiati SH, kepada wartawan mengutarakan bahwa kebijakan peningkatan PAD baik dari pajak maupun retribusi diantaranya adalah mapping obyek pajak dengan pertimbangan NOP PBB.

Selain itu kata Susi, ada juga kebijakan terkait dengan penyesuaian ZNT/NJOP PBB, penyesuaian tarif retribusi, online pembayaran, kerjasama yang baik.

“Ada juga kebijakan tentang pendataan, penelitian, verifikasi dan pemeriksaan,” paparnya.

Namun, kata Susi, dari kebijakan tersebut ada beberapa tantangan, antara lain regulasi sistem informasi dan komunikasi, kualitas SDM, sarana prasarana, kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dan kepatuhan dan kepatutan Wajib Retribusi.

Dari semua tantangan tersebut, menurut Susi ada beberapa solusi akan hal itu, yaitu pembentukan dan penyempurnaan regulasi.

“Pembentukan SOP, pengembangan sistem, peningkatan kualitas SDM, perbaikan sarana prasarana, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi, serta pengawasan dan penelitian kepatuhan dan kepatutan pembayaran pajak dan retribusi,” pungkasnya.

Reporter : Riz/Afu
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *