Bupati Sampang Terancam Dapat Sanksi Mentri Keuangan

oleh
Bupati Sampang, Drs. K.A Fannan Hasib

Reporter : Nora/Luluk

Sampang, Suaraindonesia-news.com-Mengacu kepada peraturan menteri keuangan nomer 247/PMK.07/2015 tentang dana desa (DD), Bupati Sampang A.Fannan Hasib terancam mendapat teguran dari menteri keuangan melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Sebab, hingga memasuki bulan Mei 2016, DD sebesar Rp 131.129.170 milyar yang diperuntukan kepada 180 desa di Kabupaten Sampang masih ngedon di Kas Daerah (Kasda).

Informasi yang berhasil diperoleh, dalam peraturan menteri tersebut tertuang bahwa Bupati atau Wali Kota, wajib menyalurkan Dana Desa paling lambat tujuh hari jam kerja dari RKUD ke RUD. Kemudian pemerintah akan memantau penyalurannya. Jika terjadi ketidaksesuaian penyaluran Dana Desa baik dari ketepatan waktu dan jumlah penyaluranya, menteri keuangan akan melakukan peneguran hingga adanya sanksi.

“Sesuai regulasi di atas maka Dana Desa yang sudah masuk ke Kasda semenjak Maret kemarin dan hingga saat ini belum dicairan maka bupati Sampang bakal mendapat sanksi dari menteri keuangan. Ditambah lagi sudah dua bulan DD Kebupaten Sampang itu ngendon,” kata Haryono Abdul Bari (HAB) selaku tokoh masyarakat yang terkenal kritis terhadap proses pembangunan di Sampang, Rabu (18/5/2015).

Lebih lanjut Haryono mengatakan, selain ngendon, uang DD itu kalau disimpan di bank jelas ada bunganya. Kemana uang bunganya? Apakah masuk ke dalam pendapatan daerah atau tidak.

“Intinya jika mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan, Pemkab Sampang melalui Badan Pemberdayaan Daerah (Bapeda) harus segera mencairkan DD ke masing-masing desa. Sementara alasan yang katanya administrasi dari desa belum lengkap itu bukan kesalahan Bapemas. Sebab, Bapemas hanya melakukan monitoring setelah DD dicairkan,” tegasnya.

Tak hanya itu Haryono Abdul Bari sekaligus mantan anggota DPRD Pemprov Jatim ini mengatakan, dengan molornya pencairan DD ini, jelas akan menghambat proses pembangunan di tingkat desa. Sebab, anggaran yang seharusnya dicairkan maksimal bulan Maret kemarin. Hingga saat ini masih berada di Kasda.

“Dengan molornya pencairan DD ini menunjukan kinerja Bapemas Sampang mlempem,” tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, selain HAB, anggota komisi I DPRD Sampang Syamsuddin juga menekan pihak Bapemas untuk segera menyalurkan DD ke desa-desa. Namun, hal itu dibantah oleh Moh Amiruddin kepala Bapemas Sampang yang menyatakan tidak dicairkanya DD ke desa lantaran sejumlah desa masih belum menyetorkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (R-APBDes).

“Masih banyak desa yang belum merampungkan R-APBDes, jadi sementara waktu DD masih tetap utuh di Kasda,” terangnya.

Masih kata Amiruddin, meski banyak desakan dari sejumlah kalangan untuk mencairkan DD, pihaknya tidak ingin terpengaruh dengan desakan tersebut. Karena salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh desa adalah melengkapi semua dokumen administrasi yang berhubungan dengan DD itu.

“Struktur perangkat desa, APBDes, RPJM-Des, persyaratan ini perlu disetor oleh desa,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *