Reporter : Hasan
SUMENEP, Senin (17/4/2017) suaraindonesia-news.com – Isu pemekaran Kabupaten baru di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, semakin ramai diperbincangkan termasuk dukungan Bupati Sumenep KH. A Busyro Karim yang mendukung penuh Daerah Otonom Baru (DOB), namun Bupati mempertanyakan tentang daerah yang akan dijadikan Pusat Pemerintahannya bila benar-benar terealisasi, semisal di Pulau Kangean, Sapeken, Sepudi, Masalembu atau yang lainnya? dan statemen ini langsung mendapat respon dari warga Kepulauan salah satunya dari Ahmad Yani.
Menurut Ahmad Yani, warga asal Pulau Kangean yang juga sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK). Pada hakikatnya, keinginan masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan ini untuk kesejahteran masyarakat, karena saat ini wilayah Sumenep selain besar juga banyak pulau-pulaunya, dan pernyataan Bupati terhadap DOB dengan mengatakan dukungan, dan soal dana itu urusan gampang, justru ini seakan terjadi kontradiksi.
“Disatu sisi Bupati mendukung, tapi disisi lain seakan membenturkan pulau satu ke yang lain, bukan malah ikut berpartisipasi dalam mencari solusinya, sehingga saya bisa berasumsi dukungan Bupati hanya sebatas wacana belaka,” pria yang akrab disapa Yani ini kepada suaraindonesia-news.com, Senin (17/04/2017).
Yani menambahkan, bahwasanya keinginan DOB ini lahir dari bawah, terutama yang paling bersuara keras itu datangnya dari masyarakat Kepulauan Kangean sehingga tidak ada tendensi lain, kecuali hanya pada konteks kesejahteraan warga Kepulauan yang sampai saat ini jauh dari kata sejahtera itu, dengan kompleksitas persoalan yang ada dan solusinya bisa teratasi bilamana ada pemekaran di Kabupaten Sumenep.
“Saya berharap, peran Bupati itu nyata adanya, jangan sampai bermanuver yang bisa menteruraikan warga antar pulau, dengan mempertanyakan daerah yang pantas jadi Pusat Pemerintahannya,” ujarnya.
Ketika ditanya, pulau mana yang layak jadi pusat pemerintahan? Yani menjawab secara diplomatis, bahwa yang siap saat ini untuk jadi pusat pemerintahan iaitu Pulau Kangean, selain karena posisinya ditengah-tengah antara pulau Masalembu, Sepudi, Sapeken dan pulau lainnya, juga lebih awal bersuara tentang keinginan DOB itu.
“Kangean lebih siap dijadikan pusat pemerintahan, tapi ini kan tidak mutlak, karena ini soal komunikasi yang baik dan lobi terhadap pulau lain, sehingga menghasilkan kesepakatan dengan tidak ada konflik, dan disinilah peran pemerintah yaitu Bupati untuk memfasilitasi terjalinnya komunikasi antar warga pulau itu,” Tutupnya.
Sebelumnya Bupati Sumenep memberikan pernyataan dukungan terhadap Kabupaten Kepulauan dan itu sudah sejak dulu, bahkan soal anggaran akan disiapkan, namun ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya satu visi dan misi antar warga Kepulauan, bahkan dalam pernyataan Bupati kepada media, Konsep Pemekaran Kabupaten yang datangnya dari bawah ini belum jelas, dan dirinya tidak mengetahui secara pasti.