BLORA, Selasa (1/7) suaraindonesia-news.com — Pemerintah Kabupaten Blora mengusulkan penambahan kuota SMA dan SMK Negeri guna memperluas akses pendidikan bagi lulusan SMP/MTs di wilayah tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga mempertimbangkan penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah barat Blora.
Usulan ini disampaikan Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., usai memimpin rapat persiapan program Sekolah Rakyat, yang berlangsung Senin sore (30/6/2025). Rapat turut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Pd, M.Pd, M.Si., dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, S.Pd., M.Si.
“Kita ingin tahu seberapa banyak lulusan SMP/MTs sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK Negeri. Kalau angkanya kecil, maka perlu didorong agar ada penambahan kuota atau sekolah baru,” ujar Bupati Arief.
Bupati menjelaskan, proses pendirian unit sekolah baru memerlukan waktu yang panjang. Sebagai alternatif, Pemkab mempertimbangkan menambah daya tampung sekolah negeri yang sudah ada.
“Misalnya SMA Negeri 1 Cepu lahannya terbatas, padahal peminatnya banyak. Ada usulan untuk tukar guling dengan lahan Pemkab yang lebih luas agar daya tampung siswa bisa bertambah,” tambahnya.
Selain SMA dan SMK, Bupati Arief juga menyoroti perlunya tambahan SLB Negeri di wilayah barat Blora, seperti Kecamatan Kunduran dan sekitarnya.
“SLB Negeri saat ini baru ada di Jepon dan Randublatung. Wilayah barat juga perlu. Tolong dicari apakah ada gedung SD yang sudah tidak dipakai dan masih layak, nanti bisa kita ajukan ke Provinsi,” katanya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Budi Santoso, mengapresiasi perhatian Pemkab Blora terhadap pengembangan pendidikan inklusif dan pemerataan akses sekolah negeri.
“Siap, Pak Bupati, nanti akan kami kaji lebih lanjut. Ini perhatian yang luar biasa. Nanti jika surat usulan resmi sudah kami terima, akan kami bahas di provinsi,” ujarnya.
Budi Santoso juga menyampaikan, berdasarkan data saat ini, baru sekitar 35 persen lulusan SMP/MTs sederajat yang tertampung di SMA/SMK Negeri.
“Sisanya sekitar 65 persen bersekolah di swasta atau bahkan di luar Blora. Wilayah yang potensial untuk ditambah SMA/SMK Negeri itu Todanan dan Kradenan,” jelasnya.
Menanggapi data tersebut, Bupati meminta Dinas Pendidikan Blora berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah guna memetakan wilayah prioritas penambahan kuota sekolah negeri dan merancang tambahan SLB Negeri.
“Saya ingin seluruh anak-anak Blora bisa sekolah hingga SMA/SMK sederajat. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah,” tegas Bupati Arief.
