PAMEKASAN, Kamis (19/05/2022) suaraindonesia-news.com – Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam menghadiri acara Tax Gathering Program Pengungkapan Sukarela Bukti Bhakti Kepala Negeri oleh Kanwil DJP Jawa Timur II di salah satu Hotel Jalan Jokotole.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pamekasan mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk taat dalam membayar pajak demi keberlangsungan pembangunan Indonesia kedepannya.
Baddrut Tamam dalam sambutannya menyampaikan, revolusi industri yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia membutuhkan cara kerja berkebaruan agar bisa mengimbangi kemajuan tersebut. Kerja normal di era ini akan dikalahkan oleh mereka yang melakukan langkah strategis berkebaruan sesuai dengan tuntutan zaman.
“Ada lima hal yang harus dihindari agar Indonesia mampu bersaing dengan negara maju di dunia, diantaranya narkoba, korupsi, ideologi transnasional, terorisme, serta penegakan hukum dan keadilan,” kata Baddrut Tamam.
Menurutnya, lima hal tersebut menjadi penghambat kemajuan Indonesia apabila tidak menjadi komitmen bersama untuk memberantasnya sesuai dengan perannya masing-masing.
“Selama kepemimpinan saya, berkomitmen menjadikan kabupaten yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya mendorong kemajuan Pamekasan,” terangnya.
Kata Baddrut, pihaknya komitmen pemerintahan bersih, melayani, cepat, dan inovatif, dan tidak melakukan dua hal.
“Pertama memastikan tidak boleh ada jual jabatan di kabupaten ini, kedua memastikan saya tidak ikut proyek apapun di kabupaten ini,” tegasnya.
Menurut Baddrut Tamam, masyarakat Madura mempunyai etos kerja luar biasa yang harus menjadi spirit KPP Pratama Pajak untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam mengungkap wajib pajak dengan pelayanan maksimal.
“Pemkab Pamekasan bekerja sama dengan beberapa stake holder, termasuk dengan KPK untuk banyak hal. Salah satunya untuk menyampaikan wajib pajak yang harus dilakukan,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan saat dirinya pertama dilantik menjadi bupati mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 180 miliar, tetapi sekarang telah berhasil naik mencapai Rp 250 miliar berkat kemudahan tekhnologi yang dimaksimalkan dengan baik. Sehingga menambah pendapatan anggaran daerah untuk bisa mendorong percepatan pembangunan.
Reporter : My
Editor : Redaksi
Publisher : Ipul
