Bupati Abdya Ir. Jufri Hasanuddin, Minta Pendataan Tepat Sasaran

Kepala BPS abdya,H Baharuddin,saat membacakan laporan sosialisasi PBDT,yang turut dihadiri Bupati abdya,Ir Jufri Hasanuddin.MM,diwakili asisten II setdakab,Drs H M.Nafis A manaf,MM,kapolres abdya diwakili,kabag ops,Kompol Muslim,dandim 0110,diwakili Kasdim,Mayor Inf Kristianto Prakoso purwo wibowo,dan para SKPK,''Kamis 21/2015. (N).
Blangpidie-Aceh Barat Daya, Suara Indonesia-News.Com – Badan Pusat Statistik (BPS)kabupaten aceh barat daya,(abdya) melakukan sosialisasi pemutakhiran basis data terpadu,yang berlangsung di aula masjid perkantoran setdakab setempat’’, Kamis (21/2015).
 
Dalam acara sosialisasi PBTD tersebut,Bupati abdya,Ir Jufri Hasanuddin.MM,melalui asisten pembangunan dan kesejahteraan,Drs H.M Nafis A Manaf,dalam penyampaian sambutan kepala daerah  mengatakan,kami atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih kepada BPS abdya,yang telah memfasilitasi kegiatan ini,sehingga bisa merumuskan dan mengetahui secara lebih lanjut tentang pelaksanaan pemutakhiran data lapangan dalam waktu dekat ini.
 
Disamping itu Ia menambahkan ,pendataan ini memang tidak dilakukan dari nol lagi,sebab BPS sudah pernah melakukan kegiatan  pendataan ditahun yang  lalu, maka yang lebih tepat untuk kita sebut ’’kegiatan pemutakhiran data’’supaya lebih mempertajam ketepatan sasaran dalam mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga penerima  manfaat’’,ungkapnya.
 
Ia juga mengharapkan,forum konsultasi publik(FKP)di tingkat desa dengan lokasi FKP di tingkat kabupaten aceh barat daya sebanyak 152 tempat yang tersebar di sembilan kecamatan,dan  untuk seterusnya dalam pertengahan juli 2015, mulai melakukan  pendataan rumah tangga dengan melibatkan 174 petugas yang direkrut di tingkat kecamatan’’,ucapnya singkat.
 
Sementara itu,Kepala BPS abdya,H Baharuddin,dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka persiapan pemutakhiran data statistik terpadu. Sebab dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sensus terhadap berbagai data statistik termasuk data kemiskinan.
 
Lanjutnya,”BPS mendapat perintah dari presiden  sesuai dengan inpres No.7 tahun 2014 tentang pelaksanaan PSKS,PIP dan PIS untuk membangun kelurga produktif,dan surat edaran mendagri No.460/2554/SJ,tahun 2015 tentang PBDT,BPS  diberikan amanah untuk melakukan pemutakhiran basis data terpadu  ” ungkapnya,(N).

Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here