BPN Aceh Timur : Kita Tak Pernah Persulit Masyarakat Untuk Pengurusan Sertifikat Tanah

oleh -81 views
Kakan BPN Aceh Timur M. Taufik, S.Si. MM dan Heriadi Panitia Pemeriksa Tanah BPN saat jumpa Pers.

ACEH TIMUR, Kamis (19/11/2020) suaraindonesia-news.com – Badan Pertahan Nasional(BPN) Aceh Timur selalu siap memberikan pelayanan bagi masyarakat sebaik-baiknya yang ingin mengurus sertifikat tanah, termasuk memberikan pelayanan informasi serta sosialisasi bagaimana cara mengurus sertifakat, persyaratan yang harus dilengkapi termasuk jumlah biaya nya.

Demikian dikatakan Kepala Kantor BPN Aceh Timur M.Taufik,S.si.MM saat jumpa pers dengan sejumlah awak media Rabu 18/11 di Kantor BPN Pusat Pemerintah Aceh Timur Idi Rayeuk.

Menurut M. Taufik, BPN Aceh Timur membuka akses seluas-luas nya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pengurusan sertifikat tanah termasuk persyaratan yang harus disiapkan.

“Hal ini merupakan bagian komitmen BPN dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” kata M.Taufik.

Saat ditanya perihal sorotan warga mengatakan adanya oknum BPN Aceh Timur mempersulit pengurusan sertifikat tanah, Kepala BPN mengatakan pihak nya tidak benar mempersulit masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.

Terkait persoalaan Warga Seuneubok Teungoh PP Idi Rayeuk T. Yang Muda yang sudah setahun mengajukan pengurusan sertifikat tanah, namun BPN belum mengeluarkan sertifikat tanahnya karena tanah tersebut dalam sengketa dan berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Idi.

“Pihak BPN belum menindaklanjuti lebih lanjut permohonan penerbitkan sertifikat tanah yang diajukan T.Yang Muda karena menunggu keputusan Pengadilan,” jelas M. Taufik.

Karena berdasarkan Surat Keterangan PN Idi yang disampaikan kepihak BPN selaku tergugat 2, pada point 2 PN memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 3 untuk tidak diperkenankan penerbitan surat-surat atau dokumen apapun terkait tanah objek sengketa kepada siapapun, sampaikan permasalahan harta warisan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum pasti.

Selanjutnya pada point 4 bahwa oleh karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan oleh ahli waris para penggugat, maka dengan demikian putusan tersebut dapat dijadikan sebagai atas hak bagi para pihak ahli waris penggugat untuk membagi harta warisan tersebut serta mengurus bukti hak atau dirinya masing-masing.

Selain itu Kata Taufik, pemohon sebenar nya sudah mengkuasakan pada notaris PPAT, namun karena pemohon juga sudah datang langsung ke BPN kita juga telah memberikan penjelasan oleh stafnya, karena saat itu saya sedang memberikan sosialisasi pembebasan tanah untuk proyek jalan tol di Birem Bayeun.

Menurutnya, informasi PPAT yang mengurus setelah kami klarifikasi, PPAT sudah menjelaskan juga supaya bersabar dulu, karena dalam perjalanan berkas ini masih dibutuhkan lagi, tambahan–tambahan keterangan dari pihak yang membuat satu keputusan yaitu dari pengadilan.

Pihak nya pun telah menyurati pengadilan untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari mereka, “jadi pemohon untuk bersabar,” ujarnya.

Heriadi selaku Panitia Pemeriksa Tanah dari BPN juga menjelaskan bahwa tanah seluas 2 ha, yang di ajukan terjadi sengketa antara T Yang Muda mewakili ahli waris dengan Syamsir Syah. dan sebelum nya telah dilakukan upaya mediasi para pihak yang bersengketa namun tidak ada titik temu.

“Jadi yang pertama mengajukan permohonan sertifikat adalah Syamsir Syah, namun dalam permohonan ini disanggah oleh pihak T.Yang Muda, karena ada sanggahan kita tidak menerbitkan sertifikat,” jelasnya.

Kemudian karena tidak ada titik temu kita menyarankan untuk melakukan gugatan perdata ke pengadilan, jadi pada tahun 2017 pihak T Yang Muda menggugat ke PN Idi, dengan tergugat 1 Syamsir Syah, tergugat 2 BPN dan Tergugat 3 Keuchik Seuneubok Teungoh.

“Dalam keputusan pengadilan pada point pertama mengabulkan sebagian gugatan dan amar keputusan lain nya dalam hal adanya penetapan ahli waris seperti yang telah disampaikan tadi oleh Kakan BPN M. Taufik,” ujar Heriadi.

Kemuda T. Yang muda kembali mengajukan permohonan Sertifikat kepada BPN. Sehingga kami melakukan pengumuman juga kepada publik dan ada sanggahan dari pihak T. Syamsir Syah dan Keuchik juga menyatakan tanah tersebut masih dalam sengketa.

“Dasar dari itu, kami melayangkan surat kepada pengadilan untuk meminta kepastian hukum terhadap surat keterangan putusan pengadilan terkait sengketa tanah, dan kami masih menunggu jawaban Pengadilan Negeri idi. Nanti apapun yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang jadi dasar bagi kami, apakah permohonan sertifikat dapat dikabulkan atau tidak,” tutup Hariadi.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *