Reporter: Ipul
Ternate Malut, Rabu (8/2/2017) Suaraindonesia-news.com – Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, saat ini sedang fokus melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Malut Tahun Anggaran 2016.
“Kami berjumlah 4 orang ini selama 37 hari, akan melakukan pemeriksaan dilapangan. Tetapi tanggungjawab dan pengendali teknis sifatnya hanya supervisi, namun memang ada hambatan dalam pemeriksaan tidak hanya dokumen yang kami minta, tapi juga wawancara, konfirmasi yang keseluruhannya untuk mendukung pemeriksaan,” ujar Ketua Tim BPK RI, Romy Suryana, kepada sejumlah awak media usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Malut, Selasa (07/02).
Romy menjelaskan tujuan pemeriksaan seperti yang sebelumnya, bila ada pemeriksaan pendahuluan pasti tujuannya adalah meyakinkan akut kas, Kasda dan kas pada bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dengan metode kroan ini serta ada pula kas di BLUD maupun kas pengelolaan dana bos. Lebih pada penekannya untuk pemeriksaan nanti metodenya untuk kas adalah fulkuasi dan tidak akan menyempling.
”Semua SKPD harus menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan selama tahun 2016, Itu perintah nanti kami sampaikan surat yang akan diserahkan hari ini. Semua bendahara baik penerimaan maupun pengeluaran wajib menyampaikan dokumen yang diminta,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya berharap waktunya 37 hari, maka tim dapat melakukan pengujian selanjutnya. Bahkan, tim BPK meminta para kepala SKPD, bukan untuk maksudnya menghambat karena waktu yang diberikan 37 hari jangan ditunda-tunda dokumen pengelolaan keuangan.
“Kami punya prosedur awal alternatif, jika memang ada hambatan kami dapat melaporkan ke atasan saya, jadi silahkan kalau Bapak ibu mau menunda-nunda,” tegasnya.
Dia menyebutkan dalam konteks pemeriksaan pendahuluan ini. Persediaan sama seperti pemeriksaan sebelumnya untuk persediaan, bendahara barang relatif sama tentang apa yang dikelola oleh bendahara barang yang paling banyak di RSU, relatif dinas kesehatan.
“Jadi ini untuk SKPD yang bendahara barangnya memiliki barang yang harus dilaporkan dan pengendalian terhadap obat-obatan, jika nanti tiga akut tersebut telah selesai tim pemeriksa mengharapkan bisa melakukan pemeriklsaan atas belanja modal, dengan pendekatan secara populasi, kami akan melakukan secara terinci sebagian kami lakukan di pemeriksaan lanjutan terkait dengan akut yang berpotensi banyak yang terjadi salah saji,” tandasnya.
Romy menyatakan pemeriksaan keuangan kami menyebutkan korupsi, penyimpangan dan kerugian daerah. Ini kami katakan salah saji, karena prinsip nya nanti yang kami cari, bukan temuan tapi salah saji, hanya perbedaan bahasa yang lebih diperhalus.
“Belanja modal mana yang signifikan yang kami periksa, semua SKPD akan kami lihat, semua SKPD akan kami pilih, jadi jangan berkecil hati SKPD besar seperti dinas PU, untuk SKPD yang anggaran nya kecil pun akan kami lihat, begitu pun dengan SKPD yang anggarannya kecil jangan sesuka hati, jangan senang dulu ya, nanti kami lihat, katanya.