BPK RI: Dana Desa Lahan Korupsi Empuk Kapala Desa

oleh
Anggota BPK RI, Achsanul Qosasi.

SUMENEP, Selasa (24 Oktober 2017) suaraindonesia-news.com – Selama tahun 2017 ada 200 kepala desa (Kades) terindikasi melakukan penyelewengan Dana Desa (DD), pernyataan ini disampaikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Achsanul Qosasi.

“DD menjadi lahan empuk para kepala desa untuk disalahgunakan, sangat irons diberikan kepercayaan untuk mengelola dana dari pusat malah disalahgunakan,” kata AQ kepada para wartawan di Sumenep, Selasa (24/10).

Baca Juga: Diduga Sarat titipan, LSM GAKI Ancam Demo Panwaskab 

Menurutnya, dari penyalahgunaan DD selama 2017 ini ditengarai ada 900 pelanggaran. Jadi masih ada potensi kades lain dari 200 kades yang melakukan pelanggaran. Artinya kalau masih 200 kades yang ditetapkan tersangka itu baru 20 persen dari total kades.

“Untuk itu para kades yang diberi wewenang dalam mengelola DD harus segera membuat tata kelola DD dengan baik agar dikemudian hari tidak tersangkut kasus tindak pidana korupsi,” harapnya.

Baca Juga: Proses Rekrutmen Panwascam Kota Surabaya Diduga Tidak Beres, Begini Alurnya 

Menurut AQ pemerintah menggelontorkan DD sebesar Rp 60 triliun se Indonesia. Dia juga menyampaikan tahun depan 2018 pemerintah pusat akan menggelontorkan sebanyak Rp 120 triliun yang akan diberikan ke desa melalui DD. Jika kepala desa dan perangkatnya tidak siap mengelola sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku, maka akan banyak kades yang terjerat hukum.

“Saya berpesan agar kepala desa bersikap transparan gunakan musyarwarah desa sebagai ajang pelaksanaan pembangunan desa, libatkan masyarakat karena DD milik rakyat bukan milik pribadi kepala desa”, tuturnya. (Mahdi/Zai)

One thought on “BPK RI: Dana Desa Lahan Korupsi Empuk Kapala Desa

  1. Kami kira justifikasi semacam itu belum bisa digeneralisir.. karena banyak desa2 yg menjadi lebih baik dengan adanya dana desa. Untuk dikorupsi oleh kades kemungkinan itu ada tapi pastilah iti bentuk kekonyolan dari kepala desa. Karena proses penggunaan dana desa itu sangat transparan mulai dr perencanaan sampai pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat mulai dari musyawarah dusun (musdus) s.d. musdes itu benar2 merupakan usulan murni masyarakat. Dan pelaksanaannyapun ada Tim Pengelola Kegiatan bersama masyarakat setempat. SPP nya jg diverifikasi oleh pihak kecamatan secara detail mulai dari harga maupun nota2nya… yg justru desa terkesan kesulitan dalam pencairannya karena harus melampirkan bukti transaksi yg belum dilaksanakan..
    Jadi saya sangat keberatan apabila KEPALA DESA dianggap sebagai koruptor. Karena banyak kepala desa yg benar2 memiliki integritas dalam membangun desa dan masyarakatnya. Maaf dan terimakasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *