BPK Bidik Pengelolaan Keuangan Desa di Lumajang

Foto: Bupati As'at ketika memberikan sambutan di hadapan peserta bimtek. (Foto: Afu/SI)

LUMAJANG, Senin (4 September 2017) suaraindonesia-news.com – Saat ini keterbukaan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa selalu diamati dan di pantau oleh BPK RI.

Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Drs As’at Malik M Ag saat membuka Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), siang ini, yang diselenggarakan di Aula BKD Kabupaten Lumajang.

Acara tersebut turut menghadirkan anggota BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Watono, AK. “Jangan puas dengan apa yang kita dapat,” kata Bupati Lumajang di awal sambutannya.

Simkeudes ini diikuti sekitar 448 peserta yang terdiri dari 198 kaur keuangan, 198 tenaga pendamping desa, 21 staf kecamatan, dan 21 staf koordinator kecamatan.

“Jadi dalam mengelola uang DD dan ADD yang berjumlah besar agar efisien, maka diperlukanlah bimtek Siskeudes,” paparnya.

Bupati malah memperingatkan kepada peserta bimtek bahwa keterbukaan kinerja kita dalam mengelola keuangan desa saat ini sedang diamati oleh masyarakat, BPK RI, BPKP.

“Dan Pemkab Lumajang sudah berupaya memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan Pemkab Lumajang menginginkan untuk mewujudkan tata kelola pemdes yang baik, meningkatkan pembinaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa,” bebernya lagi.

Bupati As’at juga mengharapkan seusai bimtek, peserta segera mengimplementasikannya di pemerintah desa. Bupati menegaskan APBN dan APBD sebenarnya mencukupi jika teman-teman pengelolaan keuangan mau bekerja dengan baik.

“Ternyata APBN, APBD bertahun-tahun ini kita hanya menumpuk di orang-orang tertentu,” tegasnya.

Jangan samapai terjadi ketidakefisiensian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan. Baca Juga: Curi Kendaraan Dinas, Oknum Pengawai Honorer Pemkot Batu Dijebloskan Ke Sel Tahanan

“Jangan ada perangkat desa yang menjadi tukang ‘nggembosi’,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, AP., M.Si., melaporkan bahwa kegiatan bimtek digelar sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan pemkab ke pemdes.

Khususnya dalam hal tata kelola keuangan desa, sesuai dengan Pasal 112 Ayat 1 UU No 6 tahun 2014 tentang desa Ia berpesan agar seluruh desa se-Kabupaten Lumajang di tahun 2018, APBDes harus membuat perencanaan penganggaran untuk menunjang pelaksanaan sistem keuangan desa di daerah masing masing. Selain itu, bulan Januari 2018 nantinya akan ada launching Aplikasi Sistem Adminitrasi Desa (ASAD) yang di dalamnya juga ada aplikasi untuk mengelola sistem keuangan desa salah satunya. (afu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here