BLT Difokuskan Bagi Warga yang Belum Pernah Terima Bantuan

oleh -144 views
Bupati Jember, dr. Faida, MMR saat menggelar konferensi video dengan para camat dan kades se-Kabupaten Jember guna membahas penyaluran BLT di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/4). (Foto: Diskominfo Jember).

JEMBER, Senin (20/4/2020) suaraindonesia-news.com – Warga miskin yang selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari Dana Desa.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR., saat menggelar konferensi video dengan para camat dan kades se-Kabupaten Jember guna membahas penyaluran BLT di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/4).

Menurut Faida, penyaluran bantuan itu mengacu Perpu No. 01 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Covid-19.

“Di situ disebutkan, bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa masing-masing, juga keluarga miskin terdampak,” terang Faida.

Bagi keluarga miskin, yang sebelum wabah Covid-19, belum pernah menerima bantuan apapun dari pusat dan daerah, maka dapat menerima bantuan itu.

“Masyarakat miskin dan keluarga terdampak Covid-19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah desa, tetapi juga pemerintah kabupaten. Kerjasama ini perlu kerjasama lebih dari sebelumnya,” tegas dia.

Sasaran penerima bantuan, lanjut bupati, tidak boleh overload. Untuk itu diperlukan strategi yang dilaksanakan bersama-sama.

Faida menambahkan, lebih kurang ada 920 ribu jiwa dan 307 ribu kepala keluarga prasejahtera. Belum semuanya menerima bantuan, baik PKH dan BLT.

Pemkab perlu menyiapkan data, dengan dua jenis. Yaitu data keluarga terdampak Covid-19 dan keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan.

“Untuk itu, hasil pendataan kelompok dilakukan dengan musdes untuk membahas sasaran calon penerima bantuan dengan dana desa,” terangnya.

Bupati meminta hasil musdes, agar warga penerima didata secara detil dan lengkap, kemudian diserahkan ke bupati untuk mendapat persetujuan dan surat keputusan bupati.

Pendataan itu diperlukan data KTP dan KK, untuk memastikan NIK aktif dan untuk database.

Sementara itu, Plt. Kadispemasdes Jember, Edy Budi Susilo menyampaikan, secara khusus yang harus dilakukan yaitu membuat mekanisme penganggaran dengan musdes.

“Segera dimusdeskan, supaya pelaksanaan cepat dilakukan. Musdes diberitaacarakan dan mekanisme ini akan digunakan untuk pencairan,” terang dia.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *