BLK Harus Siap Hadapi MEA 2015

oleh -234 views
Kunjungan Komisi E DPRD Jatim ke UPT Pelatihan Kerja Ponorogo untuk melihat Kios 3 in 1

Suara Indonesia-News.Com, Ponorogo  – Kondisi UPT Pelatihan Kerja Ponorogo yang berada di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo mendapat perhatian Komisi E DPRD Jatim  saat kunjungan kerja, beberapa waktu lalu.

Rombongan Komisi E DPRD Jatim dipimpin oleh Suli Da’im, S.Pd., MM dari Fraksi PAN selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim bersama beberapa anggota, diantaranya H. Kusni Muh Husni (Fraksi PKB), H. Hery Prasetyo, S.Pd (Fraksi Demokrat), Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Fraksi Partai Golkar) dan Moch. Eksan (Fraksi Nasdem Hanura).

Pada kesempatan tersebut Afandi selaku Kepala UPT Pelatihan Kerja Ponorogo memaparkan rangkaian program kerja dan profil UPT Pelatihan Kerja Ponorogo secara lengkap dihadapan Komisi E DPRD Jatim. “UPT Pelatihan Kerja Ponorogo juga dituntut menurunkan pengangguran terbuka menjadi tiga persen pada tahun 2015 oleh Gubernur Jawa Timur,” jelas Afandi. Perlu diketahui jumlah pengangguran terbuka di Jawa Timur saat ini berada di angka 3,5 persen.

 “Alhamdulilah saat ini UPT Pelatihan Kerja Ponorogo sudah memenuhi standar ISO 9001 – 2008 pada tahun 2014,” paparnya.

Dia juga menjelaskan jika tenaga pelatihan atau instruktur saat banyak yang sudah mendekati usia pensiun, peralatan penunjang pelatihan yang dimiliki BLK ternyata banyak yang jadul alias sudah tidak cocok digunakan di zaman sekarang. “Sehingga masih memerlukan pembenahan dan perhatian dari pemerintah,” pintanya.

Dia juga memaparkan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia dewasa di Jawa Timur  terus ditingkatkan seiring tuntutan dan kebutuhan   dunia usaha. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa sebagai pusat sarana dan prasarana pelatihan, UPT Pelatihan Kerja Ponorogo berusaha memberikan pelayanan terhadap kebutuhan yang ada.

Pada kesempatan tersebut Komisi E juga langsung menyaksikan kondisi UPT Pelatihan Kerja Ponorogo ke semua jurusan. Suli Da’im memaparkan  bahwa hingga saat ini belum jelas berapa proporsi peserta didik yang diambil oleh UPT Pelatihan Kerja Ponorogo dari usia produktif yang tidak bekerja. “Jadi seharusnya kan tidak hanya siswa dari SMK atau perguruan tinggi saja yang melakukan praktek disini, tapi juga masyarakat umum usia produktif agar menjadi generasi siap kerja,” terang Suli Da’im.

Digandengnya masyarakat umum ini perlu dilakukan, dalam rangka untuk menekan angka pengangguran di Jatim. Sehingga masyarakat umum juga bisa memiliki keahlian sebagai bekal untuk bekerja. “Pelatihan untuk masyarakat umum harus  dilakukan gratis,” jelasnya.

Pada 2015 menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) harus disiapkan semua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan UPT Pelatihan Kerja atau BLK yang ada di Jatim untuk memberikan kualifikasi pada mutu tenaga yang dihasilkan sesuai permintaan pasar.

 “UPT Pelatihan Kerja atau BLK yang ada di Jawa Timur harus bisa menorehkan lulusan yang memiliki unggulan-unggulan tertentu sesuai spesifikasi masyarakat di wilayah BLK tersebut,” pintanya.

Menurutnya, kondisi peralatan yang memprihatinkan di  UPT Pelatihan Kerja Ponorogo dan beberapa BLK lain yang  ada di Jatim yang mencapai 60 tempat. “Dimana rata-rata kondisinya memprihatinkan. Ini karena APBD Jatim tidak mampu menyokong pendanaan di semua BLK. Makanya anggaran yang ada diberikan ke BLK harus adil, yang artinya adil tidak harus sama tetapi proposional.

Disamping itu  bantuan pemerintah pusat lewat APBN sangatlah penting,” terangnya. Sehingga perlu Komisi E DPRD Jatim turun langsung ke BLK-BLK.

“Inilah pentingnya dewan turun langsung melihat kondisi BLK yang ada di Jatim. Dengan demikian dari pertemuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan perbaikan,” lanjutnya. (MUH NURCHOLIS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *