JAKARTA, Kamis (17/07) suaraindonesia-news.com – Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan optimisme dalam menuntaskan program kerja kehumasan secara optimal hingga akhir tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Kementerian ATR/BPN Triwulan II Tahun 2025 yang digelar secara daring pada Senin (14/07/2025).
“Saya sangat optimis di akhir tahun kita akan mencapai target. Apa yang kita rencanakan sejauh ini masih berada di jalur yang tepat,” ujarnya dalam presentasinya.
Menurut Harison, sejumlah target strategis telah dirancang untuk triwulan kedua tahun ini. Di antaranya adalah mempertahankan predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik, meningkatkan jumlah satuan kerja yang informatif, serta memperkuat indeks pengelolaan pengaduan baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, Biro Humas dan Protokol juga menargetkan masuk dalam tiga besar share of voice (SOV) pemberitaan tahun 2025 serta meningkatkan jangkauan komunikasi digital, antara lain dengan menambah jumlah pengikut di akun media sosial resmi Kementerian ATR/BPN: 1 juta followers Instagram, 100 ribu followers TikTok, dan 80 ribu subscribers YouTube.
Laporan kinerja triwulan II menunjukkan hasil positif. Beberapa indikator menunjukkan pencapaian yang melampaui target, di antaranya:
- Layanan Perkantoran: 100% dari target 100%
- Pelayanan Ketatausahaan dan Keprotokolan: 100% dari target 100%
- Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat: 102,39% dari target 95%
- Layanan Informasi Publik: 82,49% dari target 95%
- Strategi Komunikasi Publik: 82,26% dari target 50%
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengapresiasi capaian kinerja Biro Humas dan Protokol yang berhasil meraih nilai AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian tersebut menambah daftar unit kerja di ATR/BPN yang meraih predikat serupa, termasuk Ditjen Tata Ruang, Biro Hukum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Kami harapkan seluruh unit kerja dapat terus meningkatkan kinerjanya, minimal mencapai nilai A,” tutur Andi.
Meski demikian, Andi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam penanganan aduan masyarakat.
“Dalam sosialisasi ke satuan kerja daerah, perlu ditekankan pentingnya layanan yang responsif. Baik aduan melalui WhatsApp maupun yang disampaikan langsung, semuanya harus ditangani dengan baik,” tambahnya.
Rapat evaluasi daring ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat internal ATR/BPN, antara lain Kepala Biro Hukum, Nugraha; Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sri Yanti Achmad.
