JAKARTA, Sabtu (31/01) suaraindonesia-news.com – Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Papua Barat beserta Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah tersebut untuk mengoptimalkan penerapan strategi komunikasi (strakom).
Salah satu pendekatan yang terus didorong adalah implementasi model PESO (Paid, Earned, Shared, dan Owned Media) sebagai strategi komunikasi publik terpadu di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Implementasi PESO ini menjadi salah satu indikator penilaian indeks strategi komunikasi bagi Kanwil dan Kantah setiap bulan. Nilai indeks strakom tertinggi adalah 4, dan kami berharap jajaran di Papua Barat dapat mencapai nilai minimal di atas 2,5,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Humas dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.
Penerapan strategi komunikasi PESO tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Komunikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Regulasi ini mengatur panduan komunikasi publik yang terintegrasi dan terukur.
Bagas Agung Wibowo menjelaskan, paid media dilakukan melalui kerja sama dengan media massa untuk mengamplifikasi pesan-pesan Kementerian ATR/BPN. Sementara earned media berasal dari pemberitaan yang bersumber dari siaran pers yang disusun dan diproduksi secara mandiri oleh Kanwil maupun Kantah.
“Kami ingin menggali potensi rekan-rekan di daerah. Siaran pers yang disampaikan ke media diharapkan merupakan hasil produksi mandiri dari Kanwil dan Kantah,” jelasnya.
Adapun shared media, lanjut Bagas, diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial. Ia mendorong jajaran Kanwil dan Kantah di Papua Barat untuk aktif memproduksi konten infografis maupun video yang memuat kearifan lokal.
“Paling tidak dalam satu minggu dapat dibuat satu konten atau infografis yang memuat informasi layanan, seperti persyaratan pemecahan, roya, balik nama, maupun program PTSL. Informasi seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat,” imbuhnya.
Terkait pengelolaan media sosial, Bagas mengingatkan agar konten yang disajikan berorientasi pada kebutuhan publik. Menurutnya, media sosial merupakan sarana komunikasi langsung antara instansi dan masyarakat.
“Kegiatan internal seperti apel tidak perlu ditampilkan terlalu sering, cukup sebulan sekali. Sebaliknya, konten layanan publik perlu diperbanyak agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rakerda tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Irwan, serta seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, baik secara daring maupun luring. Dalam kesempatan itu, Bagas juga menekankan pentingnya optimalisasi owned media, yakni kanal resmi Kanwil dan Kantah, sebagai sarana publikasi kegiatan dan sosialisasi yang diproduksi secara mandiri guna memperkuat komunikasi kelembagaan.
Dalam sesi yang sama, Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat Biro Humas dan Protokol, Tegar Gallantry, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah memiliki berbagai kanal pengaduan resmi yang terintegrasi hingga tingkat pusat.
Kanal tersebut meliputi SP4N-LAPOR!, hotline WhatsApp, loket persuratan, email resmi, layanan tatap muka, media sosial, Lapor Mas Wapres, serta pengaduan melalui DPR dan DPD RI.
“Tidak perlu lagi membuat inovasi berupa kanal pengaduan baru. Seluruh kanal ini sudah disiapkan dan terintegrasi hingga ke pusat, sehingga setiap aduan dapat dimonitor dan dievaluasi. Jika dioptimalkan, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja serta indeks pelayanan,” pungkas Tegar Gallantry.
