Reporter : Adi wiyono
Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu mengundang tujuh SKPD.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui batasan batasan proyek pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemkot Batu
Tri Wahyuono Efendi, Ketua Apel Kota Batu. mengatakan bahwa diundangnya dan dilakukan pertemuan itu dimaksudkan ada terjadi sinergi dan koordinasi antara pihak desa dengan pemkot Batu dalam memajukan kota Batu ke depan, karena dimungkinkan tahun 2016 ini, desa bisa melaksanakan pembangunan dengan menggunakan dana desa yang diambilkan dari APBD kota Batu sebesar Rp 2 miliar.
Menurut kepala desa pendem ini, Pertemuan yang digelar di desa Sumber Brantas Bumiaji beberapa hari lalu fokus melakukan dialog membahas batasan-batasan proyek pembangunan yang akan dilakukan di desa tahun 2016 ini.
“Dalam rapat tersebut kita sinergiskan program SKPD dengan program yang ada di desa – desa tahun 2016, biar tidak tumpang tindih dan bisa saling menunjang satu dengan lainnya,” ujar Tri Wahyuono Efendi saat ditemui, Jumat (22/1/2016).
Kegiatan ini diikuti seluruh petinggi yang ada di Kota Batu dengan 7 SKPD yang ada, antara lain BPKAD, Bappeda, Pemerintahan, Dispenda, Inspektorat dan camat. Hingga saat ini, beberapa desa masih menyusun RPJMDes, kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun APBDes.
Tahun 2016 ini, 19 desa di Kota Batu akan mendapatkan dana desa sebesar kurang lebih Rp 300 juta, jumlah tersebut masih ditambah lagi bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal sebesar Rp 2 miliar.
Setiap desa memang tidak mendapatkan besaran dana desa yang sama, tergantung pada besarnya bantuan jumlah penduduk dan luas wilayah.
Sementara itu data di Bagian Pemerintahan menyebutkan setiap desa sudah melaksanakan pelatihan penyusunan APBdes.
“Para sekretaris dan bendahara ini dilatih bagaimana menyusun APBDes agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penganggaran. Selain itu, pelatihan ini dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran” kata Suliyanah, Kabag Pemerintahan.
Dia berharap, agar Program yang disusun desa itu dapat melengkapi program yang dilaksanakan masing-masing SKPD, dan juga diharapkan diharapkan nanti APBDes bisa menyentuh setiap kebutuhan masyarakat hingga di tingkat RT.