Bidan Desa Mengeluh Biaya Jampersal Belum Di Bayar

oleh -62 views

Langsa-Aceh-Suara Indonesia-News.Com-Sebanyak 66 bidan desa (bides) di lima kecamatan dalam Kota Langsa, Provinsi Aceh. belum dibayar biaya jaminan persalinan (Jampersal) jatah pada bulan November dan Desember 2014. 

Padahal dana Rp 600 ribu untuk hitungan seorang pasien melahirkan yang mereka tangani itu, biasanya paling telat Januari sudah mereka terima.

Menurut seorang bides kepada awak media kemarin yang meminta identitasnya dirahasiakan, jumlah bides se-Kota Langsa ada 66 orang. Hingga kini semua mereka belum menerima jampersal jatah masing-masing dari puskesmas sesuai tempat tugas. Menurut sumber itu, selama ini bides siap siaga di Poskesdes siang dan malam untuk melayani kaum ibu yang akan bersalin.

Karena itu, mereka kecewa dana jampersal dari pemerintah sebagai jatah mereka karena telah membantu pasien melahirkan secara gratis, hingga kini belum dibayar jatah mereka dari bulan November dan Desember 2014.

“Bayangkan saja dalam sebulan kami menangani persalinan sampai lima atau enam ibu-ibu. Jika uang jampersal itu dibayarkan, pasti dapat membantu kami dan memberi semangat dalam bekerja. Jangan dituntut bekerja saja, hak kami diabaikan,” katanya. Karena itu, dia berharap pihak puskesmas maupun dinas terkait lainya, agar dapat segera mencairkan jatah Jampersal tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Langsa, dr Syarbaini MKes mengaku belum mengetahui jasa jampersal bides belum dibayar. Karena itu, dia berjanji akan menindaklanjuti persolan itu dan akan mengonfirmasikan kepada bawahannya menangani bidang Jamkes.

“Persoalan ini akan kita tindak lanjuti sejauh mana sudah amprahan jampersal itu, dan kita akan cari tahu dimana terhambatnya. Karena regulasi pengamprahannya banyak yang harus dilalui,” jawabnya ketika dikonfirmasi awak media kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Kasie Jaminan Kesehatan Dinkes setempat, Nurmalia SKM, menjelaskan pihak Dinkes akan melihat dulu sejauh mana sudah amprahan yang dilakukan puskesmas. Karena regulasi atau proses pengamprahan ini harus melalui puskesmas.

Kemudian pihak puskesmas melanjutkan amprahan ke BPJS dan BPJS meneruskan amprahan ke DPKA lalu ke Dinkes. Kemudian baru dana jampersal itu dimasukan ke rekening puskesmas.

“Namun kemungkinan dalam proses verifikasi atau laporan yang dibuat oleh masing-masing bides ada kesalahan dan ini biasa terjadi. Tetapi dana itu pasti dibayar dan dalam waktu dekat sudah bisa diterima,” kata Nurmalia. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *