BOGOR, Sabtu (28/03/2020) suaraindonesia-news.com – Demi keselamatan masyarakat, di beberapa daerah di Indonesia, seperti Papua, Kota Tegal dan Kota Tasikmalaya, sudah melakukan lockdown atau karantina kewilayahan untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Corona Virus Disease (Covid-19). Di Kota Bogor sendiri, hingga saat ini belum memberlakukan lockdown.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menyampaikan, bahwa dirinya setuju dilakukan lockdown, hanya saja, berkaitan dengan kebijakan lockdown ada ditangan Presiden, apalagi Presiden tinggal dan bekerja di Kota Bogor.
“Setuju bang, namun sesuai arahan Presiden kebijakan lockdown atau tidak, ada di tangan beliau. Apalagi RI 1 tinggal dan bekerja disini juga,” kata Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim kepada suaraindonesia-news.com, Sabtu (28/03) malam.
Menurutnya, langkah-langkah kebijakan lokal sudah dilaksanakan, mulai dari sektor pendidikan, perdagangan dan dunia usaha.
“Sudah 25 Hotel besar, 6 Mall utama, Kebun Raya, 6 Museum di Kota Bogor menghentikan sementara kegiatannya,” ujar Dedie.
Ditambahkan Dedie, di DKI Jakarta dan sekitarnya tidak sedrastis Kota Bogor, sehingga pergerakan pekerja dari area Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi masuk ke Jakarta lewat Stasiun Bogor saja masih kisaran 150.000 orang per hari.
“Interkoneksi dan arus lintasan pelaju (commuter) ini yang harus dibatasi dengan penutupan sementara, kegiatan dunia usaha, industri dan perdagangan di sekitar Bogor khususnya Jakarta. Apalagi DKI sebagai epicentre Covid-19 dengan 515 positive,” tuturnya.
Selain itu tambah Dedie, Kota Bogor sebagai area lintasan utama warga dari Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi mendapat beban berat di arus lalu lintas.
“Contoh, masyarakat Cipanas, Cisarua, Gadog dan Ciawi semua lewat jalur Tajur. Ciapus, Kota Batu masuk lewat Pancasan dan Empang. Jasinga, Leuwiliang, Dramaga semua lewat Bubulak dan Yasmin dan seterusnya.
“Kita coba carikan solusi terbaik bang, tentunya dengan bantuan semua pihak,” terangnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menyampaikan, ada dua masalah besar yang kita hadapi, pertama masalah keberadaan Istana Bogor, disana ada Presiden yang berkantor, kedua, Jakarta masih belum lalukan lockdown, itu persoalan besar yang tidak bisa dianggap enteng karena terkait jumlah komuter yang bekerja di jakarta.
“Saya punya pemikiran semoga berguna bismillah.Tadi saya katakan bahwa tren virus itu akan sama, jadi Jakarta pun akan mendapat tekanan yang luar biasa dari jumlah korban yang grafiknya terus naik. Makanya ada dua pilihan menunggu tekanan dari jumlah korban seperti di Italia baru kita menyerah lakukan lockdown atau kita negosiasi. Hidup ini kita belajar dari pengalaman yang sudah sudah,” ungkapnya.
Sekjen Golkar Kota Bogor ini menambahkan, jika Kota Bogor lakukan lockdown, istana masih bisa melakukan aktifitas secara khusus, selama ini aktivitas istana tidak terkait dengan rakyat Kota Bogor, dengan protokoler ketat, istana masih bisa lakuka aktifitas secara normal.
Kedua tambah Heri, jika kita melakukan lockdown, Jakarta juga akan menyerah dan seluruh kantor kantor di Jakarta akan memaklumi alasan kenapa karyawannya tidak bekerja karena kebijakan Kota Bogor tidak memungkinkan adanya komuter.
“Itu persis tatkala Tegal melarang pemudik pulang kampung, sebesar apapun tekanan dari rakyat Tegal yang ingin pulang kampung tetap di tolak dengan ketegasan dan alasan melindungi rakyat yang sudah berada di Tegal saat munculnya ledakan covid 19. Jadi saya pikir para karyawan di Jakarta juga senang dengan kebijakan lockdown, mereka ada alasan diam di rumah dan tidak mungkin dipecat,” imbuhnya.
Heri menuturkan, semua pasti membutuhkan logistik dan dana dalam jumlah besar, instruksi presiden harus menggeser beberapa anggaran yang berpotensi silva dan tidak urgen.
“Kita bisa lakukan itu segera, pergeseran anggaran dari setiap dinas yang berpotensi silva termasuk DPRD, saya membaca banyak sekali masukan masukan DPRD yang positip dan cerdas, salah satunya masukan Ibu Aty yang mengusulkan pergeseran anggaran perjalanan dinas LN tahun 2020, nilainya kalau ga salah mencapai 12 M, kita bisa tracking lagi anggaran anggaran perjalanan dinas LN di dinas lain atau anggaran anggaran yang berpotensi silva.Saya yakin dari pergeseran ini, kita akan dapat sekitar 50 sampai 100 M cukup buat logistik lockdown,” pungkasnya.
Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela
