Berdalih Perintah Bupati Dinsosnakertrans Bangkalan Enggan Taati UU Keterbukaan Informasi Publik

oleh

Reporter: Tim/Mdr

Bangkalan, suaraindonesia-news.com – Agenda audiensi Bara JP Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Aminulloh pada Dinsosnakertrans setempat, Selasa (26/04/2016) sesuai kesepakat sebelumnya berjalan baik.

Mereka (Bara JP dan Dinsosnakertrans, Red) menggelar agendanya diruang kantor Kadis serta Bara JP disambut oleh tiga orang  unsur petinggi Dinsos yankni Yulianto selaku Kadis, Sekretaris dinsos dan A. Riady selaku Kabid Sosial.

Amin, yang sengaja datang beserta beberapa pengurusnya dalam rangka menindak lanjuti poin-poin MOU Bara JP Pusat dengan Kementrian Sosial pada pengaplikasian dengan membawa lembar Permohonan Informasi Publik (PIP) dengan harapan mendapat data penerima program by name and addres.

“Ini pak kami dalam kesempatan audiensi membawa surat Permohonan Informasi Publik sebagai landasan,” jelas Amin sambil meminta salah satu pengurus memberikan lembar PIP nya.

Namun setelah meminta penjelasan terkait kapan isi permohonannya akan diterima guna sebagai landasan bagi pihak Bara JP Bangkalan, dalam melaksanakan prokernya selaku mata telinganya Jokowi, pihak dinsos mengatakan tidak bisa memberikan data yang dimaksud didalam surat Permohonan Informasi Publik (PIP) yang telah dibacakan tersebut dengan dalih tidak diperbolehkan oleh Bupati setempat

“Kami tidak bisa memberikan data tersebut (pada Bara JP) karena tidak dibolehkan oleh bupati,” kilah Yulianto selaku kepala Dinas Sosial Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) kabupaten Bangkalan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *