Berdalih Keterbatasan Dana Sekelompok Disabilitas Bangkalan Ditelantarkan

oleh -38 views
Suasana Hearing Komisi D dan Penyandang Disabilitas Bangkalan

Reporter : Anam

Bangkalan, suaraindonesia-news.com – Menindak lanjuti kurangnya perhatian pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur dalam menyikapi  penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Komisi D DPRD Bangkalan mengadakan hearing yang dihadiri PMKS dan dinas terkait, Senin (25/4/2016).

Hearing yang digelar diruang komisi D DPRD setempat tersebut juga dihadiri Abdul Azis sekertaris PPDI DPC Bangkalan yang juga didampingi Iwan Harianto sebagai Koordinator pembentukan PPDI se Madura.

Pantauan media ini, Abdul Azis selaku sekretaris PPDI Bangkalan dan Iwan Harianto selaku koordinator pembentukan PPID se Madura pada kesempatan itu di berikan waktu untuk menyampaikan keluhan serta informasi perihal terkait permasalahn tersebut.

“Kami berharap penyandang disabilitas di Bangkalan juga diberlakukan sama dengan disemua daerah seperti halnya dipamekasan beberapa waktu lalu sudah sampai mengadakan beberapa kegiatan,” kata Iwan dengan menunjukkan beberapa dokumentasi yang berbentuk foto kliping.

Sementara Drs. H. Hosyan Muhammad, SH Ketua Komisi D DPRD Bangkalan mengaku merasa terenyuh paska menyaksikan langsung keadaan para penyandang disabilitas yang hadir ditambah setelah mendapatkan pemaparan langsung dari Azis dan Iwan selaku koordinator PPDI se madura perihal beberapa upayanya yang masi membuakan isapan jempol belaka.

“Kita harus peka terhadap kondisi PMKS jangan hanya proposal yang masuk namun belum ada realisasi,” kata Hosyan menyampaikan.

Pada kesempatan yang sama, Yulianto Kepala Dinsosnakertrans, berdalih bahwa selama ini pihaknya tidak ada keinginan untuk menelantarkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

“Kalo sengaja menelantarkan, saya merasa berdosa pada Allah namu anggarannya tidak ada untuk tahun ini karena setiap pengajuan biasanya itu butuh waktu satu hingga dua tahun kedepan agar bisa dapat (terealisasi, red),” kata Yulianto.

Sementara Abdul Rahman anggota komisi D mengaku, hingga saat ini pihaknya belum tahu secara detail terkait penerima pendistribusian bantuan PMKS selama ini.

“Hingga saat ini saya belum tahu siapa saja penerima bantuan penyandang disabilitas tersebut,” ujar Rahman.

Masih kata Rahman, silakan data dari TKSK dipertemukan dengan PPDI sehingga nantinya setiap bantuan tidak akan salah sasaran juga untuk mempermudah dalam memperjuangkan baik ketingkat provinsi dan pusat.

“Kami (DPRD Bangkalan, Red) siap menyetujui untuk penyandang disabilitas, anggara di APBD tingkat II, saya juga berterimakasi pada PPID yang selama ini telah membantu dalam melakukan pendataan,” tukas Rahman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *