Berakhir Bulan Agustus, DPRK Abdya Desak Bupati Bagikan Lahan Eks HGU CA

oleh -113 Dilihat
Ketua DPRK Abdya, Nurdianto.

ABDYA, Selasa (17/5/2022) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali mendesak Bupati Akmal Ibrahim agar segera membagikan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT CA yang berlokasi di Gampong (Desa) Cot Seumantok dan Simpang Gadeng, di kawasan Kecamatan Babahrot kepada masyarakat sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir 14 Agustus 2022.

“Kami dari lembaga legislatif mendesak Pemerintah Daerah secepatnya membagikan lahan bekas HGU PT CA -Babahrot kepada rakyat Abdya mengingat masa jabatan Bupati Akmal Ibrahim mau berakhir,” ujar Ketua DPRK Abdya, Nurdianto. Senin (16/5/2022).

Dia mengatakan, pembagian lahan bekas HGU itu sudah sangat lama dinanti-nantikan masyarakat. Apalagi Bupati Akmal sudah berulang kali menyampaikan bahwa lahan bekas perkebunan perusahaan itu dibagikan ke petani sebelum masa jabatannya berakhir.

“Jabatan beliau (Bupati Akmal) berakhir 14 Agustus tahun 2022 ini. Hanya tinggal dua bulan lagi. Jadi, kapan lagi dibagikan, jika bukan sekarang, sehingga saat beliau turun dari tampuk kepemimpinan nanti tidak ada lagi PR ditinggal pada masyarakat,” sebutnya.

Lanjutnya lagi, Wacana pembagian lahan HGU PT Cemerlang Abadi untuk masyarakat tersebut sudah sangat lama diperjuangkan Bupati Akmal Ibrahim yakni sejak periode pertama tahun 2007-2012 lalu, kemudian bersambung lagi ke periode kedua tahun 2017-2022.

Namun, berbagaicara dan upaya dilakukan Bupati Akmal Ibrahim demi terwujudkan harapan masyarakat petani Abdya itu, termasuk kepala daerah itu bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk datang ke istana negara di Jakarta.

Melalui kantor Sekretariat Presiden, Bupati memohon agar Pemerintah pusat mencabut izin perusahaan itu dengan alasan hingga berakhir izin HGU tahun 2017, lahan milik negara itu tidak digarap sebagaimana ketentuan berlaku.

Setelah mendapat laporan dari Bupati Abdya, Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN mengabulkan permintaan Akmal dengan mencabut 5000 hektar lebih, dan memberikan izin perpajangan hanya 2002 hektar untuk perusahaan perkebunan tersebut.

Adapun 5000 hektar lahan eks HGU yang tidak diperpanjang izin HGU oleh Pemerintah pusat itu terdiri lahan enclave seluas 2.668 hektar, untuk tanah objek reforma agraria atau TORA seluas 1.934 hektar dan ditambah lahan plasma untuk masyarakar seluar 960 hektar.

“Harapannya, sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, tanah TORA dan Plasma sudah terealisasi dan dibagikan ke masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Nazli
Editor : Redaksi
Publisher : Ipul

Tinggalkan Balasan