KOTA BOGOR, Minggu (29/01/2023) suaraindonesia-news.com – Ketua Pansus Penyelenggaraan Transportasi DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah menyoroti terkait belum adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dengan PT Kojari sebagai penyedia armada Bis Kita Transpakuan.
Seharusnya PKS antara Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan pihak penyedia bus harus jelas.
“Bagaimana mungkin bisa dihitung ekonominya tanpa ada PKS,” ungkap Edi Darmawansyah, Minggu (29/01/2023).
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bogor ini menambahkan, untuk fungsi mengaspal nya Bis Kita Transpakuan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum dan dapat meminimalisir kemacetan kota hujan yang dikenal sebagai kota sejuta angkot ini.
“Seharusnya, sebelum Bis Kita Transpakuan mengaspal, PKS nya sudah selesai,” tuturnya.
Namun demikian, tambah Edi, secara administrasi pengoperasian Bis Kita Transpakuan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan, Perumda Transpakuan sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang harus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Amam
