SAMPANG, Selasa (12/2/2019) suaraindonesia-news.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Baawaslu) Kabupaten Sampang, Inisiatun menjelaskan, untuk indeks kerawanan pemilu Pilpres dan Pileg bukan hanya dari demografi dan geografisnya saja melainkan ada 16 indikator yang menjadi perioritas semisal salah satunya penempatan logistik di tempat netral.
“Semua wilayah kecamatan di Sampang masuk ketegori rawan dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Cuma bagaimana KPU-Bawaslu melakukan sosialisasi ke tingkat bawah,” ucapnya, Selasa (12/2/2019).
Lanjut Insiatun, untuk menghindari terulang kembalinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayahnya dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya mengaku telah melakukan sosilaisasi dan merangkul berbagai elemen seperti elemen perempuan, OKP dan OKM, Pramuka serta pemilih Milenial.
“Karena pemilih milenial masih belum terkontaminasi dengan politik. Jadi tidak ada indikasi mereka menjual belikan suara,” ujarnya.
Namun demikian, Insiatun menyatakan, apabila tatalaksananya tidak sesuai dengan regulasi pada UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana prosedur yang diatur, maka pihaknya tidak memungkiri akan kemungkinan terjadinya PSU.
“Kalau perlu ada penghitungan suara ulang, dalam satu hari kami rekomendasikan untuk dihitung ulang di TPS tersebut,” tegasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya daerah rawan kecurangan Pemilu di Kabupaten Sampang hanya meliputi kecamatan di daerah Pantura, seperti Ketapang, Banyuates, Sokobanah, Torjun serta Kecamatan Camplong. Namun, saat ini tingkat kerawanan berada di 14 kecamatan se- Kabupaten Sampang.
Reporter : Nora/luk
Editor : Amin
Publisher : Imam
