Reporter: Anam
Bangkalan, Jumat (9/12/2016) suaraindonesia-news.com –
Menyikapi beberapa kejadian penegakan hukum selama ini pada aparat pemerintah yang ditengarahi dikarenakan masih belum kapabelnya jajaran aparatur birokrasi khususnya dilevel desa, Ismed Efendi Kepala Bapemmas Pemdes Bangkalan Jawa Timur menghimbau para pelaku birokrasi agar berlaku lebih professional.
“Saya himbau jangan sampai ada setoran kecamat, baik nitip walau untuk PPH, PPN khawatir nantinya hal itu dianggap potongan yang bisa berujung seperti yang terjadi disampang beberapa waktu lalu (OTT oleh Polda, Red),” jelas Ismed diruang kerjanya, Kamis (08/12).
Hal itu juga disampaikan pada kades agar lebih memperhatikan aturan sehingga salah faham yang selama ini dianggap tidak menyalahi aturan segera disikapi dengan bijak demi kebaikan bersama.
“Jadi upayakan pengelolahan uang negara berjalan normatif dan prosedural, kalaw dijawa klebun itu tidak pegang uang desa,” terangnya.
Selain itu diapun menyampaikan perihal mekanisme pencairan yang sesuai prosedur sehingga nantinya mampu meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
Idealnya yang mencairkan dana ialah bendahara serta uang yang direkening itu tidak langsung dihabiskan melainkan diambil sesuai kebutuhan, jika awal belanja barang 50 juta ya diambil 50 jutanya bukan malah diambil semua.
“Tiap desa ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Bukan Kades sendiri karna Kades itu pemimpin. TPK itu dibentuk berdasarkan dari SK Kades. Itu biasanya ketua siapa kalau bendaharanya tetap bendahara desa dan TPK otomatis menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan,” imbuhnya.
Untuk belanja bahan itu terakumulasi dengan PPH PPNnya. Sedangkan mekanismenya sama seperti diPemda.
Menurutnya hal utama yang harus segera dibangun untuk mengembangkan desa agar semakin maju yakni wajib dari perangkat desanya yang mampu mengoperasikan komputer karena menurutnya desa tidak selamanya bergantung pada camat dan pendamping dalam pembuatan laporan realisasi program.
Saat ini bahkan Ismed selaku birokrat senior berfikir mengenai kondisi kelayakan dari kemampuan pengelolah keuangan dan meningkatnya nominal anggaran untuk desa yang dinilai fantastis.
Anggaran dikecamatan saja itu lebih banyak dari anggaran didesa sedangkan yang mengerjakan SPJ dikecamatan sekitar 4 orang itupun setiap hari sedangkan didesa yang anggarannya lebih banyak malah perangkatnya masih banyak yang tidak bisa membuat laporan.
“Jadi opini dibawah itu harus dirubah paradigma yang dulunya informasi tertutup harus sudah terbuka. iya dulu DD hanya berkisar Rp 50 jt, lha sedangkan saat ini kan sudah hitungan milyad,” kata Ismed menelaah kondisional desa.
Selain persoalan diatas diapun mengatakan persoalan lain yang masih terjadi, serta hal ini juga dianggap menjadi bahan evaluasi yang mestinya segera dilakukan.
“Kadang juga banyak kades yang menggratiskan PBB sehingga pembayaran PBB itu ditanggung oleh kades, mau diambilkan dari anggaran yang mana, agar tidak kelabakan akhirnya,” kata Ismed menyayangkan.
Dari beberapa kondisi tersebut, pihak Bapemmas merasa harus berinisiasi untuk segera mengambil langkah taktis dengan menghimbau jajaran aparatur desa yang merasa kurang memahami agar tidak sungkan untuk langsung datang dan belajar secara langsung pada Bapemmas Pemdes.
“Jika ada perangkat yang kurang faham mengenai pembuatan SPJ gak papa langsung datang kesini (Kantor Bapemmas Pemdes, Red) kami akan ajari hingga bisa dan itu gratis jangan malu- malu,” himbau Ismed yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi.
Selain hal itu Ismed juga menginformasikan mengenai jadwal pelaksanaan agenda pelantikan cakades yang terpilih pada pilkades serentak tahap dua beberapa waktu lalu.
“InsyaAlloh untuk pelantikan kepala desa akan diselenggarakan pada tanggal 14 Des 2016 akan datang, mereka (cakades terpilih, Red) Sudah bertemu dengan bupati dalam acara silaturrahmi dan yang hadir berkisar 95% dari total cakades terpilih,” tutupnya.