Kota Malang, Suara Indonesia-News.Com – Pihak kami yaitu Lembaga Kajian Kebijakan Publik ( LP2KP ) sudah mendatangi kantor Dindikpora, Kadis Dindikpora Hj Mistin belum bisa ditemui langsung, papar Direktur LP2KP Ir. Heriyanto, dikantornya, beberapa menit lalu.
Setelah tadi pagi menunggu hingga 2 jam, kadindik tidak bisa menemui karena ada rapat di Balai Kota Pemkot Batu, akhirnya yang menemui adalah perwakilan Kadis yaitu Kabid Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Abdul Rais, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batu Heru Suprapto dan Ketua PGRI Kota Batu, Kasmuri Idris, “tandasnya.
Dalam audensi, kata dia, LK2P menekankan agar hak para guru segera diberikan, tapi perwakilan Kadis membantah bahwa tidak sampai 400 orang guru yang belum menerima. Menurut mereka (dindikpora) ada tahapan yang harus dipenuhi sebelum menerima tunjangan. Seperti, harus melengkapi administrasi jam mengajar 24 jam dalam seminggu, mata pelajaran, dll, ” Pungkas Heriyanto.
Ditempat yang sama, koordinator LK2P, Gaib Sampurno mengatakan dalam audensi, banyak guru yang menyampaikan keluh kesahnya terkait masalah ini. Mereka mengatakan kalau dirinya sudah menandatangani penerimaan tunjangan yang disodorkan oleh dinas. Tapi sampai sekarang belum juga mendapat tunjangan hak mereka .
“Ada apa dibalik ini, tanda tangan dan administrasi sudah lengkap semua. Kenapa tunjangan tak kunjung diterima para guru dan hanya dijanji-janjikan saja. Ayo kita kroscek data penerima tunjangan. Kita kroscek bersama kami mempunyai datanya,” beber Gaib.
“Ini fakta sesungguhnya, banyak laporan dan keluhan langsung para guru pada kami, mereka takut kalau dipecat kalau sampai ketahuan berani membongkar kasus tunjangan ini,” sambung dia.
Ditempat yang sama, Sekertaris LK2P Alex Yudawan berencana akan melaporkan masalah ini jika tidak segera diselesaikan oleh Diknas. Jika diknas acuh tak acuh dan membiarkan masalah ini serta menyangkal, kami akan melaporkan masalah ini ke penegak hukum.
“Minggu depan mereka berencana menclearkan masalah ini, jika tidak kami secepatnya melaporkan ke Kejati Jatim,” tegas Alex.
Menanggapi hal ini, Abdul Rais membantah tudingan kalau Dindikpora mempersulit pencairan. Ada beberapa data yang wajib di lengkapi oleh para guru, jika tidak bisa dipastikan tunjangan tidak bisa cair. Karena, jelas Rais, ada 2 prinsip sertifkasi untuk guru yaitu guru PNS dan guru non PNS.
Sistem pencairannya juga berbeda, kalau PNS dana langsung dari pusat dikirim ke kas daerah, Diknas hanya membuat SPJ(Surat Pertanggung Jawaban), pembayarannya berdasarkan data dari pemerintah pusat dan ditransfer ke rekening guru secara langsung.
Sedangkan untuk guru non PNS, pendataan langsung dikirim dari operator sekolah masing-masing ke pusat, kemudian Kementrian langsung mengirim ke rekening para guru non PNS.
“Diknas hanya jembatan saja, uang tunjangan berasal dari pusat dan dikirim ke rekening para guru langsung. Jadi tidak benar jika kami mempersulit bahkan kami sengaja tidak mencairkan dan menyimpan uang tersebut. Itu salah, apalagi hingga 400 guru yang belum menerima dengan nominal mencapai Rp 10 miliar,” jelas Rais.
Saat ini, sambung Rais, Diknas masih mengidentifikasi dan kroscek data agar lekas terselesaikan. Kami, kata Rais, siap membantu guru-guru yang memang belum mendapatkan tunjangan dan sangat siap membantu. Memang banyak langkah yang harus dipenuhi agar mendapatkan tunjangan.
“Nanti kami langsung komunikasikan kepada kadis, agar kami segera tahu dan telusuri apa kendalanya,” imbuh Rais.
Ketua PGRI Kota Batu, Kasmuri Idris sangat berterima kasih kepada LK2P. Kasmuri mengatakan ini adalah masukan yang bagus, dalam waktu dekat kalau memang data valid apa kami siap membantu para guru yang belum menerima haknya. Karena PGRI adalah induk guru dan mitra kerja Dinas Pendidikan.
“Yang kami sayangkan banyak guru yang tidak mengadu pada kami, saya berharap guru yang sudah menerima pun mengkonfirmasi pada kami, tidak diam saja. Sedangkan guru yang belum menerima juga melaporkan pada kami, kami siap membantu. Jangan diam saja,” harap Kasmuri.
Operator Dinas Pendidikan, Mochammad Solihin saat dikonfirmasi menjelaskan, total jumlah guru yang sudah menerima tunjangan sebanyak 1047 guru mulai jenjang TK hingga SMA.
“Tapi kalau non PNS saya belum tahu,” katanya.
Solihin menambahkan, guru non PNS di Kota Batu hanya 177, tidak sampai 400 guru seperti yang diutarakan oleh LK2P. Selain itu, pembayaran non PNS berkisar Rp 1,5 juta.
“Jadi tinggal dikalikan saja 6 bulan keterlambatan, saya kira tidak sampai Rp 10 miliar seperti tuduhan LK2P,” pungkasnya. (kurniawan).
Dikirim dari smartphone Sony Xperia™ saya
