Bangun Pemerintahan Bersih, Pemkab Pamekasan Lakukan MoU Dengan Kejari

oleh -32 views
Penandatanganan MoU Pemerintahan Bersih bersama Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam dan Kepala Kejari Pamekasan Muhlis SH, di Peringgitan Mandhapa Aghung Ronggo Sukowati Pamekasan pada hari Kamis 22 Juli 2021.

PAMEKASAN, Jumat (23/07/2021) suaraindonesia-news.com – Dalam rangka hari Adiyaksa ke-61, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk membangun pemerintahan bersih dan bebas dari pungli, Jumat (23/7/2021).

MoU bersama Kejari tersebut berlangsung di Peringgitan Mandhapa Aghung Ronggo Sukowati Pamekasan pada hari Kamis 22 Juli 2021, yang di hadiri oleh Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam, kepala Kejari Pamekasan Muhlis SH, Sekretaris Daerah Pamekasan, para OPD dan Forpimka, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Bupati H. Baddrut Tamam menyampaikan kepada awak media bahwa isi dari MoU tersebut adalah komitmen Pemkab bersama Kejari untuk bersama-sama membangun pemerintahan bersih.

“Untuk membangun pemerintahan bersih, Kejari Pamekasan mengorbitkan aplikasi Elektronik Legal Asisten (Pendampingan secara Legal),” terang Baddrut Tamam, kepada awak media.

Baddrut Tamam menambahkan bahwa MoU saja tidak cukup, maka kita melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejari.

“MoU yang ditandatangani antara Pemkab dengan Kejari dan antara Dinas dengan Kejari tersebut bisa berjalan cepat sesuai dengan aturan dan ada pendampingan agar tidak ada yang menyalahi prosedur,” ungkap Bupati Pamekasan.

Kemitraan strategis ini dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari bersih deri beberapa hal sperti pungli maupun korupsi.

“Mari bersama-sama dorong pemerintahan yang bersih, melayani, serta melakukan percepatan pembangunan yang lebih baik lagi ditengah kelambatan ekonomi akibat pandemi,” tuturnya.

Sementara, Kejari Pamekasan Muhlis, SH mengatakan, pihaknya telah meluncurkan pendampingan hukum secara elektronik (Elektronik Legal Asisten). Seingga tujuan dari MoU ini untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan memberikan keyakinan kepada semua OPD melakukan secara baik dan benar.

“Setidaknya, kita bersama sama membahas setiap kendala yang ada sehingga muncul solusi terbaik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Intinya adalah menciptakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Muhlis.

Dirinya berharap, dengan program pendampingan hukum secara elektronik ini bisa mampu menggerakkan ekonomi sektor riil di masyarakat Pamekasan kedepannya. (Adv).

Reporter : My
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *