Reporter : Nazli Md.
Abdya, 31/07/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Sejumlah Bakal calon Bupati Aceh Barat Daya (Abdya ) mulai bermunculan melakukan politisasi birokrasi, pegawai negeri sipil (PNS) dituntut harus netral dan tidak boleh berpolitik.
Sekretaris daerah Drs. Ramli Bahar mengungkapkan bahwa bagi calon kepala daerah yang masih menjabat di eksekutif juga tidak boleh menyalahgunakan wewenang.
“Mulai dari memanfaatkan fasilitas negara untuk pemenangannya. Fasilitas negara tidak boleh digunakan. Kalau sedang sosialisasi, pakaian dinas harus dilepas dan semua fasilitas negara harus ditanggalkan,” ucap tegasnya sekretaris daerah Drs. Ramli Bahar pada saat pelantikan direktur utama PDAM GUENOENG KILA selasa yang lalu Diaula masjid perkantoran pemkab setempat, Minggu (31/07).
Ia menambahkan, apa lagi melakukan aksi dukungan mendukung terangan-terangan, itu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan akan ditindak tegas.
“Ini bukan pada PNS saja, tetapi semua keucik (Kepala Desa) juga termasuk,” imbuhnya.
Selanjutnya Ramli juga menyebutkan, semua penjabat harus berada digaris netral dan tidak ada yang berprilaku yang aneh-aneh.
“Siapa pun yang terpilih nantinya dalam pemilihan kepala daerah di 2017 itu adalah pemimpin kita, dan dalam pelaksanaan agenda negara tersebut pemkab mendukung penuh,” pungkasnya.