SAMARINDA, Minggu (27/10) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait percepatan transformasi layanan pertanahan agar lebih modern, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat.
Dalam arahannya, Nusron menekankan pentingnya perubahan pola kerja menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat di era digital. Ia menyebutkan bahwa transformasi birokrasi dan layanan publik menjadi keharusan agar lembaga semakin adaptif dan responsif terhadap ekspektasi masyarakat.
“Mayoritas pemohon kita hari ini dan ke depan sudah berubah. Begitu juga kita, perlu bertransformasi. Dari sistem, business process harus kita ubah. Berikutnya, sumber daya manusia (SDM). Kata kuncinya adalah kapasitas, kapabilitas, dan integritas,” ujar Nusron Wahid saat memberikan pengarahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Jumat (24/10/2025).
Nusron menjelaskan bahwa perubahan proses bisnis layanan pertanahan sedang disiapkan, termasuk penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tugas berbasis wilayah kerja.
“Tim kita sedang bekerja untuk mengubah business process. Mulai awal tahun depan akan ada tiga pembaruan besar dalam proses bisnis tersebut,” jelasnya.
Selain perubahan sistem, penguatan teknologi informasi (TI) juga menjadi fokus utama untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat dan aman.
“Kita perlu memperkuat sistem IT. Capacity-nya harus ditingkatkan, dan firewall-nya harus lebih tangguh agar sistem bisa bekerja cepat sekaligus aman,” kata Nusron.
Menteri ATR/BPN itu menegaskan bahwa seluruh transformasi harus tetap berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.
“Perubahan business process harus tetap mengacu pada Government Risk Management (GRC). Harus akurat, prudent, akuntabel, memiliki manajemen risiko, dan transparan,” tegasnya.
Nusron juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini menerapkan kebijakan agar seluruh pegawai bersifat nationwide, siap ditempatkan di mana pun, dan memiliki jalur karier yang jelas.
“Untuk meningkatkan kapasitas, kami menerapkan kebijakan semua pegawai harus siap ditugaskan di mana saja. Intinya, ada career path-nya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nusron mendorong seluruh jajaran agar terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi di bidang pertanahan.
“Semua pegawai harus terus berinovasi dan mengikuti workshop, karena dunia IT dan pertanahan berkembang sangat cepat. Kalau tidak meningkatkan kapabilitas, kita akan tertinggal,” ujarnya.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting. Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad, serta para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Kaltim.
