Bahas Raperda Perlindungan PMI, Komisi E DPRD Jatim dan Pemkab Jember Gelar Diskusi

oleh -35 views
Diskusi dua arah bahas Raperda Perlindungan PMI dan keluarganya. (Foto: Dok. Pemkab Jember).

JEMBER, Rabu (19/5/2021) suaraindonesia-news.com – Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember. Kedatangan rombongan Komisi E diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember, H. Hendy Siswanto dan K.H. MB. Firjaun Barlaman.

Rombongan Komisi E tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Artono, Selasa (18/05/2021).

Tujuan kunjungan kerja ini, Komisi E mengajak Pemerintah Kabupaten Jember untuk membahas Raperda Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang disusun.

“Kami dari Komisi E DPRD Jatim sedang merancang Perda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Nah di Jember ini banyak PMI sehingga kami meminta saran dan pendapatnya kita koordinasikan untuk dimasukkan ke pasal-pasal perda PMI ini,” ungkap Artono dalam sambutannya.

Hadir juga dalam diskusi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jatim dan Pemkab Jember.

Artono menegaskan, Komisi E Propinsi Jatim siap membantu mengenai anggaran tentang penanganan pekerja migran.

Selain itu, kunjungan ini Komisi E memantau kepulangan PMI ke Jember di tengah pandemi Covid-19.

“Pemkab Jember supaya menyediakan tempat singgah atas kedatangan PMI dan dipastikan bebas dari Covid-19,” sambungnya.

Sementara, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan, total PMI di Jember sejumlah 1.143 orang yang bekerja di luar negeri.

Pemkab Jember memastikan PMI yang telah pulang ke Jember telah dinyatakan bebas Covid-19 dengan serangkaian tahapan yang ketat, yakni harus menjalani dikarantina dua kali di Surabaya dan Jember, masing-masing 5 hari dan harus swab dua kali di Surabaya dan di Jember dengan hasil negatif.
Pemkab Jember menyediakan dua hotel untuk karantina para PMI di antaranya hotel Bandung Permai dan hotel Kebon Agung.
Hendy juga menyampaikan keinginannya ada E-monitoring System bagi PMI selama bekerja di luar negeri.

“Kami akan membuat E-monitoring System untuk PMI Jember dengan dibantu Komisi E DPRD Jatim. Dengan adanya sistem tersebut dapat mempermudah pemantauan kondisi para PMI di luar negeri,” jelas Hendy.

Sistim ini juga menjadi sarana pelaporan yang bisa ditindak cepat apabila pekerja migran mendapat perlakuan tidak baik di negeri orang.

Selain itu, Hendy meminta Komisi E untuk memfasilitasi supaya PMI menjadi duta Kabupaten Jember di luar negeri.

“Mereka menjadi duta Jember yang bisa membantu Kabupaten Jember, seperti mempromosikan potensi Jember di luar negeri,” tutupnya.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *