BANGKALAN, Senin (09/09/2019) suaraindonesia-news.com – Paska disoroti oleh BPI KPNPA RI Bangkalan dan mantan anggota banggar DPRD setempat perihal pembelanjaan seragam di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, akhirnya Anang Plt Kasatpol Bangkalan memaparkan pembelanjaan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019.
Sebelumnya, Anang mengaku tidak ada pengadaan seragam Pol PP pada TA 2019, dirinya mengaku pengadaan seragam masih usulan pada 2020 mendatang, karena dirinya mengaku baru menjabat akhirnya setelah melakukan koordinasi dan membuka berkas pembelanjaan dirinya mengaku pengadaan baju seragam itu ada di TA 2018 dan sudah terbelanjakan.
“Pengadaan baju dinas yang sampean maksudkan itu sudah di belanjakan sejak awal tahun mas,” jelas Anang.
Dirinya memastikan perihal pengadaan seragam tersebut dengan membuka berkas pengadaan kantornya. “Nanti dulu. Tak lihat data,” katanya meminta untuk ditunggu.
“Terserap semua untuk 356 stel, itu terdiri dari 3 jenis mas, Pdh (Pakaian Dinas Harian, red) 63 stel, Pdl (Pakaian Dinas Lapangan, red) 273 stel, Damkar (Pemadam Kebakaran) 20 stel,” paparnya.
Mengetahui hal tersebut memantik perhatian Abd Rohman Tohir, mantan mantan anggota banggar DPRD Bangkalan terhadap kondisi tersebut yang dinilai janggal serta menyayangkannya.
“Masih banyak hal yang perlu dilakukan bahwa selama ini Satpol PP tidak terlihat kinerjanya, harus balance dengan output outcome, ngapain berseragam mahal kalau tidak terlihak kinerjanya, khususnya dalam penegakan perda bangunan seperti diakses Suramadu, patut dipertanyakan seperti penertiban reklame harus ditertibkan tanpa tebang pilih, masih banyak yang harus dievaluasi pada kinerja Satpol PP, jangan-jangan besar dianggaran namun minim di pelaksnaan tupoksinya, Satpol PP jangan sampai ompong kinerja,” papar Abd Rohman Tohir selaku pengamat kebijakan Kabupaten Bangkalan.
Reporterv: Anam
Editor : Amin
Publisher : Marisa
