Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita UtamaRegional

Apeksi di Kota Batu, Pemprop Jatim Bahas Kemiskinan

Avatar of admin
×

Apeksi di Kota Batu, Pemprop Jatim Bahas Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
ghfgh
Abdul Hamid Asisten III Administrasi Pemprop Jatim

KOTA BATU, Kamis (18/4/2018) suaraindonesia-news.com – Rapat koordinasi komando wilayah (Rakorkomwil) IV Asosiasi Pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) ke 14 dilaksanakan tiga hari mulai 17-19 April 2018, di hotel Singhasari Resort kota Batu, Pemerintah propinsi (Pemprop) Jawa Timur membahas soal pengentasan kemiskinan.

Asisten III Administrasi Pemprop Jatim Abdul Hamid mengatakan tantangan pemerintah saat ini harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, ditargetkan angka kemiskinan turun 7-8%.

Lalu secara Nasional sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional daro 17.75% pada tahun 2006. Menjadi 10.7 persen pada 2016 dan 10.64 persen pada Maret 2017.

Baca Juga :  Gawat, 58,8 Persen Pelajar Kelas X SMA di Jatim Ternyata Pengguna Narkoba

“Tantangan penurunan tingkat kemiskinan terletak pada angka kedalaman kemiskinan dan tingkat ekstremitas kemiskinan. Hal itu untuk menjamin aksesibilitas penduduk miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tegas Hamid, Rabu (18/4/208) siang.

Baca Juga: RW di Kelurahan Gunung Batu Diminta Sukseskan Progam PTSL 

Kata Hamid, pemerintah memberikan KIS dan kartu Indonesia Sejahtera untuk perlindungan social bidang kesehatan dengan cara melaksanakan program jaminan kesehatan nasional yang telah mencakup sekitar 172 juta jiwa warga Indonesia. Atai 66.4% dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2016.

Baca Juga :  BPBD Kota Batu Tebang Puluhan Pohon

Tindak lanjut yang harus dilakukan daerah terkait SDGs yaitu antara lain, pembetukan tim kordinasi TPB/SGDs tingkat provinsi berdasarkan Pergub. Kedua pemetaan dan integrarasi target dan indekjator TPB/SDGs yang telah dimuat dalam rencana aksi nasional kedalam RPJMD.
Ketiga kerja sama antar Pemda termasuk penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Daerah.
“Hal itu semua bisa dicapai dengan syarat harus ada peningkatan kapasitas serta keterlibatan Pemda dan stake holders dalam pelaksanaan SDGs didaerah,” tandas Hamid.

Reporter : Adi Wiyono
Editor : Amin
Publisher : Imam