Anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman, Minta Disdikbud Provinsi Kaltim Tambah Rumbel

oleh -514 views
Anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman.

BALIKPAPAN, Minggu (5/7/2020) suaraindonesia-news-com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dalam setiap tahun ajaran baru kerap menuai persoalan dan kekecewaan, baik dari orang tua calon siswa/siswi maupun dari kalangan legeslatif.

Persoalan tersebut bukan hanya terjadi ketika calon siswa/siswi ingin masuk ke sekolah SMP, tapi juga sering terjadi untuk memasuki ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Saat ini kewenangan yang berhubungan dengan sekolah SMA/SMK tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, tapi sudah menjadi kewenangan Disdikbud Provinsi Kaltim.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi penerimaan sekolah melalui PPDB online yang hampir setiap tahun ajaran baru menuai persoalan.

Mantan aktivis ini mengatakan, belum lama ini dirinya berkunjung ke Disdikbud Provinsi Kaltim untuk memperjuangkan warga Balikpapan yang anaknya kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK.

“Kedatangan saya ke Disdikbud Provinsi Kaltim untuk berkoordinasi terkait adanya warga Balikpapan yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK. Saya datang kesana bukan mengatasnamakan sebagai anggota legeslatif, tapi secara pribadi,” ujar Taufik. Minggu (5/6/2020).

Hasil dari koordinasi tersebut, lanjut Taufiq, hingga saat ini juga belum ada keputusan yang diberikan Disdikbud Provinsi.

“Saya hanya menuntut agar Disdikbud Provinsi Kaltim dapat menyediakan Ruang Belajar (Rumbel) tambahan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kebingungan untuk mencari sekolah untuk anaknya,” ungkapnya.

Di ungkapkan Taufiq, jika dirinya sempat didatangi sejumlah warga saat tengah malam dikediamannya di kawasan Jalan Alfalah, Balikpapan Barat, untuk meminta pertolongan agar dapat memperjuangkan anaknya untuk bisa sekolah.

“Warga yang datang mengadu ke rumah saya rata-rata kondisi ekonominya kurang mampu, tentu saja itu menjadi beban bagi orang tua jika anaknya tidak bisa masuk disekolah Negeri. Kalau anaknya dipaksakan masuk disekolah swasta, pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar, kasihan orang tuanya,” ujarnya.

Menurut Taufiq, untuk saat ini pemerintah belum ada membiayai anak kurang mampu untuk bersekolah di swasta. Berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki anggaran APBD yang cukup besar.

“Saat ini jika persoalan tersebut mau dipercayakan pada senior-senior yang duduk di DPRD Provinsi, saya juga bingung. Karena tidak ada perjuangannya untuk warga Balikpapan,” imbuhnya.

Taufik juga menyayangkan dengan adanya aturan penambahan nilai, hal tersebut hanya diberikan khusus untuk anak para guru. Padahal bagi pelajar untuk tahun ini, nilai yang diperoleh hanya melalui ulangan harian disekolah.

“Bayangkan saja, jika anak guru nilainya saja sudah 250, kemudian ditambah lagi dengan nilai 150 dikarenakan itu anak guru, pasti bisa masuk di sekolah negeri favorit di Balikpapan. Sedangkan warga yang anaknya hanya mendapat nilai 60 ditambah nilai 250 jika dijumlah hanya 310, mau masuk sekolah negeri dimana,” cetusnya.

Taufik mengatakan, sekolah negeri yang ada di Balikpapan rata-rata menerima siswa dengan nilai 390, 380.

“Itu sama saja mempersulit warga,” terangnya.

Taufik berharap Didiskbud Provinsi harus menyediakan rumbel, dan harus ada kebijakan terkait hal tersebut.

“Jangan sampai kita sebagai anggota DPRD Balikpapan tidak dihiraukan, mengingat permasalahan ini semuanya berhubungan dengan warga Balikpapan, dan masa depan anak bangsa,” tandasnya.

Reporter : Fauzi
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *