BALIKPAPAN, Rabu (20/12/2023) suaraindonesia-news.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Kaltim menggelar diskusi publik dalam upaya peran media menangkal berita hoak atau berita palsu menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Royal Suite di Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, Bawaslu Kaltim dan Direktur Eksekutif AMSI Felik Lamoni.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim mewakili Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltim, Sekretaris Diskominfo Kota Balikpapan mewakili Wali Kota Balikpapan, Perwakilan Kodam VI Mulawarman, Lanal Balikpapan, Mahasiswa dan media online.
Direktur Eksekutif AMSI, Felik Lamoni menjelaskan, dalam diskusi ini pihaknya ingin mendorong media siber Indonesia tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tapi bisa membawa manfaat bagi publik, salah satunya kepastian dari sisi pemberitaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
“Kita harapkan media berpartisipasi setiap langkah derap pembangunan, apapun itu. Yang terpenting adalah media harus membangun indikator kepercayaan publik dan transparansi medianya,” kata Felik. Rabu (20/12).
Koordinator Wilayah (Korwil) AMSI Kalimantan, Sumarsono mengatakan, media merupakan salah satu peranan penting dalam menangkal berita hoak di era teknologi saat ini. Apalagi menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: APK Dicopot Satpol PP, Caleg PPP Balikpapan Geram
“Media sebagai sumber informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga, sangat penting dalam menjaga kondusivitas dan keseimbangan informasi. Media harus menjadi kontrol yang efektif, terutama dalam menangkal berita hoak dengan pemberitaan yang akurat,” kata Sumarsono.
Apalagi dengan meningkatnya kemajuan teknologi media sosial saat ini, menurut dia, mayoritas masyarakat masih kurang bijak dalam penggunaannya. Salah satunya mudah menyebarluaskan informasi tanpa mengetahui kebenarannya.
Sumarsono menilai, selain lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum, media memiliki peranan penting dalam menangkal segala bentuk informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak benar, media harus memberikan informasi atas kepentingan masyarakat luas, bukan untuk golongan tertentu. Media harus menjadi lokomotif dalam mencegah penyebaran informasi palsu atau hoak, terutama saat tahun politik saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kanit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKP Syakir Arman mengatakan, dalam mengantisipasi informasi hoak pada Pemilu 2024 pihaknya akan meningkatkan patroli Siber.
Kendati terdapat temuan informasi hoak, kata dia, pihaknya dalam penindakannya tetap akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Polda Kaltim.
“Apabila terdapat temuan hoak terkait dengan Pemilu, kita tetap kompulir. Tapi tetap kita koordinasikan ke lembaga terkait seperti Bawaslu dan Gakkumdu. Apakah berita hoak itu masuk dalam pidana umum atau ITE, kalau ITE akan ditangani oleh Tim Siber, tapi kalau masuk ke ranah pidana umum, maka penindakannya akan dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kaltim,” ujarnya.
Reporter: Fauzi
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri ra
