Reporter: Anam

Bangkalan, suaraindonesia-news.com – Menanggapi beredarnya informasi terkait lambannya respon pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Bangkalan pada Bara JP, membuat Aliman Harist selaku Pembina Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam) Bangkalan, Madura, Jawa Timur merasa geram.

Menurut Aliman, setiap SKPD idealnya senantiasa membuka pintu lebar-lebar pada setiap masyarakat yang membutuhkannya, terlebih yang berkaitan langsung dengan tugas yang dibidangi.

“Sangat prihatin sekali, dalam hal ini dinsos sebagai lembaga pelayanan masyarakat harus open dengan siapapun yang hendak bersinergi dalam tugas-tugas kedinsosan,” tegas Aliman salah satu tokoh yang dikenal berkepedulian tinggi pada setiap kebutuhan masyarakat itu.

Dia menambahkan, Dinsos itu sebaiknya jangan bersikap demikian karena hal itu nantinya akan berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap existensi pemerintah Bangkalan, kata Aliman mantan DPRD Bangkalan periode 2004-2009 itu.

Aliman juga menegaskan, jika pemerintah benar-benar menjadi pelayan yang professional bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi menyangsikan pada tujuan serta fungsi keberadaan pemerintah.

“Seharusnyakan Dinsos itu menyambut baik upaya Kemensos yang sudah melakukan MOU dengan Bara JP dalam mengawal program nawacitanya pemerintahan Presiden Jokowi sehingga pelaksanaannya lebih ringan,” lanjut Aliman.

Aliman menilai persoalan tersebut dinilai masi berkaitan dengan program revolusi mentalnya Jokowi terhadap jajaran pemerintahnya sehingga perlu adanya suatu upaya membumikan (revolusi mental: Red) disetiap daerah khususnya di Bangkalan, pungkasnya.