Aksi Tolak Pabrik Semen, Para Mahasiswa Beraksi Didepan Kantor Gubernur Jawa Tengah

Reporter: Ipung

Semarang, Senin (09/01/2017) suaraindonesia-news.com – Para mahasiswa beraksi menyatakan Sikap aksi bela para petani kendeng, Senin (9/01/17) halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Semarang menyatakn menolak atas konflik PT. Semen Indonesia di Rembang.

“Salam Pers Mahasiswa, Perjuangan para petani melawan pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang belum menemukan titik akhir. Hingga saat ini, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga, yakni mencabut Izin Lingkungan, Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen yang telah dikeluarkan Gubernur sebelumnya melalui SK No. 660.1/17 tahun 2012 putusan tersebut keluar sejak 5 Oktober 2016 setelah warga melakukan tahapan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa sekaligus terakhir di Mahkamah Agung,” tegas Ahmad.

21 Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan semarang yang tergabung bersama para warga JMPPK yakni,  LPM Hayamwuruk (FIB Universitas Diponegoro), LPM Menteng (Universitas Wahid Hasyim), LPM Edukasi (FITK UIN Walisongo),LPM Gema Keadilan (FH Universitas Diponegoro), LPM Lentera (Fiskom Universitas Kristen Satya Wacana), LPM Frekuensi (FST UIN Walisongo), LPM Vokal (Universitas PGRI Semarang),LKM SA-freedom press (Universitas Sultan Agung), LPM Uninews (Universitas Muhammadiyah Semarang),LPM Missi (FDK UIN Walisongo), LPM Benteng Kampus (Stikom Semarang), LPM Refrens (Fisip UIN Walisongo), LPM Invest (FEBI UIN Walisongo), LPM White Campus (Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang), LPM Edents (FEB Universitas Diponegoro), LPM Justisia.img-20170109-wa0030

Terhitung yang ke 21 harinya sejak (19/12/16) para warga petani beraksi tolak dihalaman gubernur jawa tengah di jalan pahlawan Semarang.

JMPPK yang berasal dari ex-karisidenan pati yakni Rembang, Pati, Blora, Grobogan dan Kudus bersama selamtkan kelestarian alam gunung kendeng, CAT (cekungan batu putih) yang terkandung sumber mata air harus tetap lestari.

“Surat Keputusan (SK) tentang izin lingkungan baru yang secara diam-diam dikeluarkan oleh Gubernur pada tanggal 9 November 2016. Para pakar hukum berpendapat, keluarnya SK tersebut merupakan upaya ‘mengakali’ hukum yang dilakukan Gubernur untuk merestui pembangunan pabrik semen di Rembang, Kondisi semakin diperparah oleh gubernur,” imbuhnya sekjen PPMI DK Semarang Ahmad Amirudin.

Tekad, sejak 19 Desember 2016 sampai hari ini, warga yang telah berjuang lebih dari dua tahun dalam proses peradilan bertahan di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka bertekad tak akan pulang sampai putusan MA itu dilakasanakan.

Penolakan pabrik semen di Rembang merupakan murni perjuangan warga untuk memperoleh keadilan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Hal itu telah dibuktikan oleh warga dan JMMPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dengan melakukan berbagai upaya baik litigasi maupun non-litigasi sejak tahun 2014.

“Namun belakangan, kami melihat persoalan ini dikeruhkan oleh pemberitaan media Semarang yang cenderung menggiring opini publik: bahwa perlawanan terhadap pabrik Semen Indonesia (yang notabene milik Badan Usaha Milik Negara) di Rembang ditunggangi kepentingan asing,” imbuhnya.

Menurutnya, Beberapa media di Semarang juga kerap memproduksi berita yang berpihak pada pendirian pabrik semen. Hal ini jelas memperuncing konflik dan berpotensi mengadu domba masyarakat yang pro dan kontra adanya ancaman pabrik yang merusak populasi kelestarian dan mempersempit pekerja petani. Padahal, secara substansial, persoalan di Rembang bukanlah tentang berapa banyak masyarakat yang setuju atau tidak setuju adanya pabrik semen, melainkan tentang pendirian pabrik PT. Semen Indonesia yang sejak awal telah menyalahi aturan dan mengancam kelestarian lingkungan.

“Kami yang tergabung dalam Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Semarang bersama waraga petani dan JMPPK menyatakan sikap dan menuntut keadilan, Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mematuhi Putusan Mahkamah Agung dengan mencabut Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 dan semua turuannanya, serta hentikan seluruh kegiatan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang,” berbernya.

Ia menambahkan, Meminta kepada media khususnya di Semarang untuk tidak memproduksi berita yang berpotensi memperuncing konflik dan mengadu domba warga yang pro dan kontra PT. Semen Indonesia di Rembang, Meminta kepada media untuk memberikan informasi secara benar dan berimbang terhadap permasalahan PT.Semen Indonesia di Rembang, Mendorong kepada seluruh Pers Mahasiswa khususnya di Semarang dan Jawa Tengah untuk mengawal kasus ini. serta Mendorong Pers Mahasiswa di Semarang untuk bersolidaritas dan berjejaring dalam aksi-aksi menuntut dilaksanakannya putusan MA terkait izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

1 KOMENTAR

  1. Bila indikasi Pidananya terpenuhi Laporkan aja…Jangan terjebak dengan SK baru yang dikeluarkan Ganjar Pranowo apalagi hingga melakukan Gugatan baru ke PTUN…Karena Perda Tata ruanglah yang menjadi pertimbangan Hakim PK Mahkamah Agung untuk memenangkan Rakyat Rembang yang peduli Lingkungan dan Walhi….Lanjutttttkan……Pelanggaran hukum mengenai pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang :
    Penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi.
    Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda no 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.
    Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.
    Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
    Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai peran masyarakat, pasal 70: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa:
    Pengawasan sosial; b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan /c. Menyampaikan informasi dan atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;; c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun ketidaktransparanan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik semen. Ketidaktransparanan dan ketidakadilan ini muncul dalam proses penyusunan AMDAL, kebohongan publik dengan menggeneralisir bahwa seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen, dan tidak adanya partisipasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan ini.
    Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 : Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 7. Temuan KOMNAS HAM akan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kecamatan Gunem Rembang harus segera ditindak tegas. Salam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here