Abdya Aceh, Jumat (4 Agustus 2017) suaraIndonesia-news.com – Komisi Akreditasi Nasional Kementerian Kesehatan RI melakukan penilaian akreditasi terhadap 5 dari 13 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Penilaian itu untuk pembinaan, peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan sistem manajemen.
Kepala Dinas Kesehatan Abdya, H. Anwar Daud di sela-sela pemaparan program di Puskesmas Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa, Kamis (3/8/2017) mengatakan, penilaian yang dilakukan itu bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat akreditasi saja, tetapi untuk sistem penyelenggaraan pelayanan yang terprogram dalam penerapan manajemen.
Anwar menyebutkan, di Abdya ada 5 Puskesmas yang dilakukan penilaian oleh tim Kemenkes itu yakni Puskesmas Kecamatan Blangpidie, Puskesmas Alue Sungai Pinang, Puskesmas Susoh, Puskesmas Manggeng dan Puskesmas Kuala Batee.
“Kegiatan ini menggunakan anggaran sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017,” terangnya.
Selain 5 Puskesmas itu, lanjut Anwar Daud, Dinkes Abdya pada 2018 nanti juga akan melakukan akreditasi terhadap 5 Puskesmas dengan sumber anggaran yang sama.
“Pada 2018 nanti Puskesmas Lembah Sabil, Puskesmas Tangan-Tangan, Puskesmas Sangkalan, Puskesmas Alue Pisang dan Puskesmas Babahrot juga akan kita akreditasikan,” jelasnya.
Sementara untuk Puskesmas Lhang, Puskesmas Bineuh Krueng dan Puskesmas Ie Mirah, akan diproses penilaian akreditasinya pada 2019.
“Untuk tahun ini Tim Surveyor Kemenkes akan melakukan penilaian selama 5 hari dimulai dari Puskesmas Alue Sungai Pinang,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang Tim Surveyor, dr Rahayu Zulaika mengatakan, proses akreditasi tersebut sebagai bentuk mewujudkan amanah Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas.
Pemerintah Pusat sebelumnya telah menargetkan semua Puskesmas yang ada di tanah air harus menjalani akreditasi hingga 2021.
“Akreditasi merupakan syarat mutlak bagi setiap Puskesmas agar bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” Ucap Rahayu.
Ditegaskan, Puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada warga dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.
“Untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi dan optimal, tentu semua Puskesmas harus melaksanakan manajemen yang baik,” tukasnya.(Nazli md).
