Akibat SBI, SMPN1 Probolinggo Menanggung Hutang 700 juta

Probolinggo, suara indonesia-news.com – Akibat mengejar status SBI pada tahun 2012 silam SMPN1 Probolinggo hingga kini menanggung hutang sebesar kurang lebih Rp.700 juta,- yang saat itu uang tersebut didapat dari hutang di salah satu Lembaga Perbankan di Kota Probolinggo sebagai jaminan/anggunan adalah asset sertipikat tanah beserta bangunaa milik Suhartono Jodang yang sekaligus selaku bendahara Komite SMPN1 Probolinggo.

Terkait permasalahan tersebut, Suhartono Jodang saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya hanya sebagai fasilitator untuk mencarikan pinjaman kepada salah satu lembaga keuangan/bank, ucapnya.

Suhartono Jodang mengatakan, pada saat itu tahun 2012 SMPN1 yang semula RSBI untuk menuju ke SBI perlu penambahan fasilitas yang lebih lengkap, diantaranya adalah penambahan ruang kelas, taman, kantin, musolah, dan lain lainnya.

Sementara itu tuntutan wali murid tinggi, untuk mengejar atau mewujudkan fasilitas tentu butuh dana, sedang bantuan dari Negara tidak mencukupi untuk mewujudkan tuntutan wali murid. Agar bisa mendapatkan dana untuk mewujudkan fasilitas akhirnya pinjam disalah satu bank, dengan harapan nanti cara pembayarannya dimintakan dari wali murid baru yang sifatnya insidentil, karena SMPN1 adalah SBI (Sekolah Berbasis International), tentu saja biaya sekolah cukup mahal dan tidak sama dengan SMPN yang bukan SBI,tuturnya.

Namun, masih kata Suhartono Jodang, tau-tau pada tahun 2013 SBI dibubarkan oleh Pemerintah, padahal pihak Lembaga Sekolah sudah terlanjur hutang kepada Bank dan fasilitas sudah terlanjur jadi dan sudah dinikmati. Saat ini untuk membayar hutang di bank tersebut masih dirundingkan dengan para wali murid, ujarnya.

Sedang Ketua Komite SMPN 1 Probolinggo Joko Hardiyo, saat dikonfirmasi terkait masalah hutang yang ditanggung SMPN1 senada dengan yang disampaikan Suhartono Jodang, dan menambahkan bahwa saat itu (tahun 2012) bersama dengan Kepala Sekolah buat MoU dengan Bank Bukopin untuk pinjam dana sebesar Rp.500 juta,- sedang yang Rp.200 juta,- pinjam kepada rekanan yang mengerjakan proyek penambahan fasilitas.

Tapi pada tahun 2013 tahu-tahu SBI dianulir/bubar, terang Joko Hardiyo. Padahal untuk membayar di bank direncanakan adalah melakukan iuran yang sifatnya insidentil dari para wali murid baru. Dan pada tahun 2013 SMPN1 dapat uang yang sifatnya sumbangan dari para wali murid baru sebesar Rp.200 juta,- namun habis.

Selanjutnya untuk membayar hutang tersebut direncanakan dibentuk paguyuban masing-masing kelas untuk diminta bantuannyadalam membayar hutangnya di Bank Bukopin, jelas Joko Hardiyo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Probolinggo, Endro Suroso terkait masalah hutang yang ditanggung oleh SMPN1 Probolinggo saat dikonfirmasi diruang dinasnya mengatakan, bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentag hutang yang ditanggung oleh SMPN1, karena waktu mau membangun fasilitas untuk standar SBI saat itu, pihak lembaga SMPN1 maupun Komitenya tidak pernah kordinasi dengan saya selaku Kadisdik, juga tidak pernah mingirim surat resmi secara tertulis terkait pembangunan fasilitas tersebut, ungkap Endro Suroso. (Singgih)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here