Akan Terapkan Sanksi Pelanggaran Perda RTRW Sejak Januari 2014

oleh -25 views

Sumenep, suaraindonesia-news.com – Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Sumenep, diharapkan masyarakat dapat proaktif dalam proses perijinan setiap adanya permohonan, baik dalam pembangunan rumah maupun tempat usaha, sehingga tidak sampai ada persoalan di kemudain hari, karena melanggar Peraturan dan Undang-Undang mengenai Tata Ruang yang ada.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pelaksana Perijinan Terpadu (BPPT), Ir. H. R. Herman Poernomo, MM kepada suaraindonesia-news.com, Senin (30/12). Menurutnya, jika nantinya ada pelanggaran terhadap penerapan Perda dan amanat Undang-Undang tersebut, akan mendapat sanksi pelanggaran, bahkan pembongkaran terhadap bangunan yang ternyata menyalahi aturan yang ada.

“Bahkan untuk teknisnya nanti, khususnya yang berkaitan dengan daerah pemukiman, juga telah dibuat zonasi tentang tata ruang,”ungakpnya.

Misalnya saja, jelas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep ini, lahan tersebut akan dipergunakan untuk apa, harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk ijin lingkungan dan ijin usaha, sehingga semua tim dapat menata dan melaksanakan tugasnya sesuai harapan.

Meskipun Perda RTRW sudah disahkan bebrapa waktu lalu, namun pihaknya akan start di awal tahun 2014 bulan Januari. Karena itu, Tim Penataan dan Penertiban serta Perijinan yang terdiri dari beberapa unsur, seperti Bappeda, Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan BPPT sendiri akan berupaya memaksimalkan pelayanan.

“Dengan upaya tersebut, kami juga akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ada kepuasan dari masyarakat, dan masyarakat juga ada timbal balik untuk menginformasikan setiap terjadi pelanggaran dibawah,”pungkasnya.

 

Reporter : Ren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *