BOGOR, Kamis (21/12/2017) suaraindonesia-news.com – Helatan pesta demokrasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang ditutup Wakil Presiden RI M.Jusuf Kalla pada Rabu 20 Desember 2017, telah mengukuhkan secara aklamasi Ir.H.Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2019.
Sedangkan Formatur untuk perubahan komposisi pengurus dipercayakan sepenuhnya kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto dengan limit waktu 1 bulan, sehingga selama 1 bulan masih komposisi yang lama dengan sekjen tetap Idrus Marham, sampai dengan dilakukan pergantian.
Desakan perubahan dan pergantian Setya Novanto yang diawali Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) dengan inisiator Doli Kurnia, Mirwan Bz Vauly dan Sirajudin Abdul Wahab.
Juga tercatat nama Samsul Hidayat kader Kosgoro 57 aktivis Golkar yang dikenal vokal ketika aksi menuntut pemecatan Setya Novanto, dan menggugat MKD DPR RI di pengadilan negeri jakarta Pusat dalam kasus papa minta saham.
Puncaknya pada bulan November 2017 Dedi Mulyadi ketua DPD Golkar Jabar dan Wisnu Suhardono Ketua DPD Golkar Jateng menjadi inisiator hingga 34 DPD Golkar Provinsi se Indonesia secara formal mengajukan desakan Munaslub Partai Golkar kepada DPP Partai Golkar.
Desakan lain dilakukan oleh Ormas Tri karya Pendiri Golkar (Kosgoro57, SOKSI, MKGR) dan Dewan Pakar DPP Partai Golkar.
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Gelar Pasukan Ops Lilin Lodaya 2017
Airlangga Hartarto menjadi tumpuan harapan perubahan ditubuh Partai Golkar.
“Perubahan sangat dinantikan seluruh kader Golkar dan komponen bangsa ini, DPP Golkar perlu simbol-simbol pertaubatan untuk yakinkan rakyat bahwa Partai Golkar akan bersih sejalan dengan Golkar Bersih yang dicanangkan Airlangga Hartarto” tegas Samsul.
Lebih jauh Samsul menegaskan penempatan pengurus DPP Golkar hasil Munaslub harus berdasarkan penjengan karir kader yang fair, PDLT dan bersih dari kader Golkar yang memiliki potensi terjerat kasus hukum atau sedang menjalani proses kasus Hukum.
Tidak perlu lagi posisi ketua harian juga penyegaran jabatan sekjen dan bendahara harus dilakukan, jumlah pengurus DPP dibatasi 75 kader dan perbanyak POKJA. “Berikan kesempatan kepada kader muda potensial dan kader daerah yang potensial seperti Dedi Mulyadi, Wisnu Suhardono dan lainnya,” ujar samsul.
Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Panji Agira
Publisher : Tolak Imam
