Reporter: Sar
Sumenep, suaraindonesia-news.com – Forum Komunikasi Pemuda Sumenep (FKPS), Madura, Jawa Timur, mendesak Pemerintah daerah (Pemkab) setempat untuk menindaklanjuti kasus dugaan adanya ‘upeti’ dari pemilik cafe-cafe.
“Ini masalah serius dan memalukan, walaupun masih dugaan tapi kan soal ‘upeti’ dari pemilik cafe kepada Satpol PP yang notabene penegak perda,” tegas Ketua FKPS, Ainur Rahman, Senin (30/5/2016).
Ainur juga meminta Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, melakukan evaluasi terhadap pimpinan Satpol PP.
“Evaluasi itu guna mengkroscek benar tidaknya adanya upeti dari pemilik cafe-cafe ke Satpol-PP biar jelas dan terungkap kebenarannya,” imbuhnya.
Pihaknya juga curiga terhadap kos-kosan yang tidak meiliki izin resmi dari pemkab Sumenep, juga menyetorkan upeti kepada oknum Satpol PP.
“Jangan-jangan selama ini bukan cafe saja yang setor upeti ke Satpol PP, tapi rumah kos di Sumenep juga memberi upeti. Sehingga keberadaannya selalu terlepas saat razia,” ungkap Ainur
Menurutnya, sebagian besar rumah kos yang berada di Kabupaten Sumenep banyak yang tidak memiliki izin.
