Agus Yudha : Kalau Merasa Tidak Puas PTUN-kan Saja

oleh -37 views
Agus Wicaksono, saat diwawancarai sejumlah media.

LUMAJANG, Selasa (29/5/2018) suaraindonesia-news.com – Bagi pejabat yang merasa tidak puas karena mutasi jabatan pada Pebruari lalu, silahkan lakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono S.Sos kepada salah satu media harian lokal, tadi pagi.

Agus mengatakan kepada media sebab dirinya melihat adanya perkembangan perkara yang sedang ditangani Panwaslu Kabupaten Lumajang, terkait laporan atas dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 oleh Andre Eskobar sebagai pelapor terhadap terlapor Calon Bupati Lumajang Nomor urut 2 (incumbent), H As’at.

Yang mana pada proses klarifikasi telah dilakukan Panwaslu Kabupaten Lumajang
dengan menghadirkan beberapa saksi, sudah di dengar keterangannya, baik oleh
Panwaslu maupun Sentra Gakkumdu Polres Lumajang

Agus Wicaksono, yang akrab dengan panggilan Agus Yudha juga menjelaskan berdasarkan analisanya, bahwa perkara itu adalah perkara administrasi murni dan tidak ada unsur-unsur yang dapat dijadikan alasan atau pun pertimbangan untuk mendiskualifikasi calon petahana.

“Manakala terdapat pihak-pihak yang kecewa atau tidak puas atas apa yang dilakukan oleh petahana, terkait masalah
mutasi beberapa pejabat Pemkab Lumajang, maka Undang-Undang telah memberikan ruang melalui gugatan PTUN,” tegasnya.

Baca Jug: DR Hufron : Kekosongan Jabatan Itu Diisi Plt, Bukan Pejabat Definitif

Agus Yudha yang juga selaku Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ini juga memastikan, bahwa Petahana dalam melaksanakan mutasi beberapa pejabat di Pemkab Lumajang telah sesuai prosedur, dan ketentuanya itu sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri sebagai mana amanah Undang-Undang.

“Petahana akan tetap berlaga di Pemilukada pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, serta Pemilukada akan berjalan dengan lancar dan kondusif sesuai dengan harapan masyarakat Lumajang,” paparnya lagi.

Sementara itu, Tim Ahli, DR Hufron yang dihadirkan oleh kuasa hukum pelapor, di kantor Panwaslu menerangkan bahwa pada Pasal 71 ayat 2, UU No 10 tahun 2016, pada aturan pejelasannya dirinci terkait hal terjadi kekosongan jabatan, maka “Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt).

Menurut Hufron yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, bukan demosi atau promosi jabatan, dan jika hal itu dilakukan, maka sudah termasuk pelanggaran.

Dan ketetuan mutasi ini, kata Hufron hanya diperuntukkan bagi kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) dan ingin kembali mencalonkan diri jadi kepala daerah untuk periode  berikutnya.

“Pada Pasal 71 ayat 2, UU No 10 tahun 2016 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa). Uraian pasal dan penjelasaan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua)  hal yaitu atas izin menteri dalam negeri atau terjadi kekosongan jabatan,” paparnya.

“Sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen, maka juga melanggar ketentuan Pasal 71, UU No 10 tahun 2016,” ungkapnya.

Sesungguhnya landasan teleologis dari pasal ini, menurut pakar ahli dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) ini, menyatakan agar calon selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi ASN dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya.

“Petahana dalam melakukan mutasi tidak menggunakan kewenangan dalam mencari suara untuk memilihnya dan atau melarang PNS untuk memilih calon lain,” ujarnya.

Seharusnya, menurut Hufron petahana wajib menciptakan stabilitas pemerintahan dalam lingkup Pemkab Lumajang. Dan wajib mencegah itikad buruk bagi calon selaku petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah, poin ini biasanya disebut fungsi preventif.

“Sangat jelas ganjaran atas perbuatan mutasi yang dilakukan oleh petahana adalah sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 71 ayat 5, UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”,” terangnya lagi.

Pernyataan di atas sangat jelas, bahwa yang memberikan sanksi atas perbuatan petahana melakukan mutasi adalah KPU.

Sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon harus dimaknai menjadi dua hal, yang pertama, bakal calon yang berstatus petahana dan telah melakukan mutasi sebelum penetapan calon maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai calon, aturan teknis ini dipedomani Pasal 87 a ayat 1 sampai 3 PKPU No 9 Tahun 2016.

Kedua, yaitu petahana yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon dan melakukan mutasi sebelum atau saat menjadi calon maka yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon (peserta Pilkada), aturan teknis mengenai hal ini juga dapat ditemui dalam Pasal 88 PKPU No 9 tahun 2016.

“Kedua aturan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, seperti jumlah ASN harus sesuai, nomenklatur jabatan ASN harus jelas dan tepat, petahana harus melakukan mutasi (selevel jabatan) bukan demosi (turun jabatan) atau promosi (naik jabatan),” pungkasnya.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *