Ade Sarif: Terdapat Sekitar 28 Ribu Data yang Dihapus dari Data Kota Bogor Untuk Penerima dari APBN

oleh -13 views
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor, Yerry Gerson Rumawak.

BOGOR, Selasa (08/10/2019) suaraindonesia-news.com – Rapat rutin membahas BPJS diadakan sebagai forum komunikasi dan evaluasi tentang BPJS Kesehatan tingkat Kota Bogor 2019 yang dilaksanakan diruangan Paseban Surawisesa , Selasa (08/10).

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekdakot Bogor Ade Sarip Hidayat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor Yerry Gerson Rumawak, Ka. Dinkes, Ka. Disnaker, Ka. Dinsos, Ka. Disdukcapil, Ka. BKPSDA, Ka. Bappeda, Ka. DPMPTSP dan Ka. Sat Pol PP

Kepala BPJS Kesehatan menyampaikan kepada wartwan, ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat forum komunikasi tersebut, diantaranya mengenai non-aktifnya beberapa warga di Kota Bogor atas SK Menteri Sosial yang baru dan juga adanya penggantian atas warga yang di non-aktifkan.

Hal tersebut terjadi karena warga yang bersangkutan sudah bekerja. Hanya saja, jika kemudian ditemukan data tidak sesuai dan warga tersebut tidak mampu maka dapat dijadikan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Hingga saat ini kata Yerry, ada sekitar 50.000 peserta dari Kelas III di Kota Bogor yang menunggak bayar BPJS. Tetapi khusus untuk Kelas III yang tidak mampu akan dialihkan menjadi peserta PBI.

“Untuk iuran yang belum dibayarkan, mereka dan kami (pihak BPJS) mengatur proses menyicil selama 6 bulan. Artinya tunggakan iuran yang tidak terbayar itu yang menjadi titik fokus adalah mereka yang tidak membayar tapi tetap mendapatkan pelayanan setelah dialihkan menjadi peserta PBI,” jelas Yerry.

Rapat tersebut juga membahas soal kepatuhan badan usaha yang sampai saat ini belum mendaftarkan karyawannya.

Terkait persoalan kenaikan biaya iuran BPJS, Yerry mengaku saat ini belum ada penetapan melainkan masih dalam pembahasan.

Disamping itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menyampaikan bahwa pada bulan ini terdapat sekitar 28 ribu data yang dihapuskan dari data di pusat Kota Bogor untuk penerima APBN.

“Karena mungkin double data bisa mempengaruhi, nggak punya NIK bisa jadi atau bisa data yang lain,” ujar Asep saat ditemui di ruang Sekertaris Derah Kota Bogor.

Reporter : Cintia/Shoofii
Editor : Amin
Publisher : Marisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *