Ada Konsekuensi Hukum, Bupati Nisel Perintahkan Kepala Sekolah Transparan Gunakan Dana BOS

oleh -17 views
Rapat kerja antara Dinas Pendidikan dengan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) dan Kepala Sekolah, Jumat (06/01), di Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Sorake Km. 5 Telukdalam.

Reporter: T2g

Nias Selatan, Minggu (8/1/2017) suaraindonesia-news.com – Bupati Nias Selatan, Dr. Hilarius Duha, SH., MH, memerintahkan para Kepala Sekolah untuk transparan menggunakan dana Bantuan Oparasional Sekolah (BOS). Bahkan beliau melarang para Kepala Sekolah melakukan penggelembungan jumlah siswa serta melarang menyalahgunakan dana BOS karena memiliki konsekuensi hukum. Demikian ditegaskan Bupati Nisel melalui arahannya pada rapat kerja antara Dinas Pendidikan dengan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) dan Kepala Sekolah, Jumat (06/01), di Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Sorake Km. 5 Telukdalam.

Selain itu, Hilarius Duha berharap kinerja para Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP semakin diperbaiki dan ditingkatkan. Apabila ada Kepala Sekolah merasa kinerjanya kurang baik dan tidak maksimal pada tahun sebelumnya, kiranya diperbaiki dan ditingkatkan mulai tahun 2017 ini, sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nisel.

“Kita jangan ketinggalan dengan daerah lain. Nias Selatan pada dasarnya adalah orang-orang yang cerdas yang tidak kalah saing dengan daerah lain,” ujar Duha.

Oleh karena itu Bupati Nisel menyatakan Kepala Sekolah yang mampu wajib memiliki managerial yang baik, dan salah satu indikatornya adalah tidak cuek dengan guru status apapun (GTT, GBD dan PNS), mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, transparan menggunakan dana BOS dan mempunyai data siswa yang akurat.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nisel, Nurhayati Telaumbanua, S. Pd., MM, melalui laporannya menyampaikan peserta rapat, seluruh Kacab disdik dan Kepala Sekolah, kecuali dari Kepulauan.

“Sementara Narasumbernya dari Kejaksaan dan Polres Nisel, dengan materi yang disampaikan adalah penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” imbuh Nurhayati Telaumbanua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *