A.Haris Maraden PTUN Walikota Bogor dan Pansel

oleh -84 views

Suara Indonesia-News.Com, Bogor – Terkait Kebijakan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto Pada penetapan Direksi baru PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) membuat situasi Kota Bogor Kurang kondusif.                    

Abdul Haris Maraden, ketika dihubungi melalui Telepon selulernya mengatakan Dirinya akan menggugat politisi PAN itu dan Pansel (Panitia Seleksi) ke PTUN Bandung, karena keputusannya menetapkan Andi Latief Asikin (Dirut), Deni Harumantaka (Dirum) dan Syuhaeri (Dirops) BUMD itu dinilai tak adil, dan telah mendzalimi saya, tuturnya.

“Saya gugat ke PTUN, karena kebijakan ini saya nilai tak transparan,sebab berdasarkan UU yang berkaitan dengan  KKN, Hasil dari  fit & propered test harus dipublikasikan ke Media, setidaknya kami yang mencalonkan harus tau rincian dari hasil seleksi tersebut,” Paparnya.

Haris juga menuturkan, agar bisa disebut Pansel ini transparan seharusnya Pansel melayangkan surat kepada peserta yang tidak memenuhi administrasi, ini tidak dilakukan.

“Ada apa, jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi”.Ujarnya.      

Ketika ditanya kapan Mulai menyiapkan bukti-buktinya,Haris mengatakan Hari Ini (Rabu 4-2/2015).          

Haris juga menambahkan mengaku sangat kecewa dengan keputusan walikota, karena sebelumnya telah berkomitmen mendasarkan perwujudan hak prerogatif yang dimilikinya pada rekomendasi Pansel dan tim akademisi yang sengaja direkrut untuk bekerja secara profesional dan independen dalam menyeleksi calon direksi PD PPJ.

Ekspektasi yang tinggi dari para peserta seleksi direksi PD PPJ itu, ternyata diciderai oleh sikap kesewenang-wenangan pejabat, karena tidak transparan dan mengabaikan rasa keadilan yang sudah disepakati dalam rangka penyeleksian direksi BUMD milik Pemkot Bogor itu.

“Jadi, bentuk pendzaliman ini bertumpuk-tumpuk” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa KOSGORO yang juga Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Bogor itu.          

Hal Ini Kata Haris, Nanti Pihak Yang Berwenang Seperti Pihak Kepolisin atau Pengadilan  Nanti Yang Tau Kebenarannya, Saya sebagai warga negara yang Patuh kepada Hukum, hanya melakukan hak-hak saya melanjutkan Permasyalahan ini keranah hukum,apapun Hasilnya Hanya Penegak Hukum Yang Bisa Menentukan.Pungkasnya (Iran G Hsibuan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *