Suara Indonesia.News.Com-Probolinggo – Forum Komunikasi Sekolah Swasta (Forkoss) Kota Probolinggo mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan bila mana penyaluran honorarium Guru Dan Pegawai Non PNS
(GTT-PTT) sampai dengan akhir April-2015 belum direalisasi oleh Pemerintah.
Drs.Sujono, MM selaku Ketua Forkoss Kota Probolinggo, Rabu (29/4/15) di aula Yayasan Pendidikan Islam jalan Diponegoro Kota Probolinggo melakukan Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Sekolah Swasta se Kota Probolinggo mulai dari SD, MI, SMP, SMA dan yang sederajat dengan mengundang pengurus yayasan Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Ketua PGRI Kota Probolinggo menindak lanjuti usulan yang sudah disampaikan Kepada BAPPEDA terkait honor GTT-PTT Guru Non PNS di Sekolah Swasta, Dana BOP yang sudah diajukan pada tahun 2013, Dana Bosda, Dana BSM, Pembayaran BKSM, Biaya Try out UN, Biaya Ujian Nasional, Pencairan Dana Bos, serta Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dan Guru Swasta tahun 2014 yang sampai saat ini belum terealisasi.
Sujono kepada wartawan saat dikonfirmasi mengatakan, sebagaimana hasil pertemuan lintas sektoral di Kantor BAPPEDA pada 6-Maret-2015 yang terdiri dari BAPPEDA,Disdik,Dewan Pendidikan, Bagian Hukum, DPPKA,
Kemenag Kota Probolinggo, Pengurus Forkoss dan Pengurus Jakmas bahwa telah disetujui bersama tentang semua usulan Forkoss melalui Surat Nomor:17.2/Forkoss/P/2015 tertanggal 23-Februari-2015.
Sujono mengatakan, pada pertemuan tersebut Disdik telah berjanji membuat Nota Dinas Kepada DPPKA untuk segera mencairkan dana tersebut pada akhir bulan Maret-2015 atau selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan April-2015, namun hingga hari ini belum ada realisasi dan tidak ada kepastian statusnya, ungkapnya.
Lebih lanjut sujono mengatakan, kami berharap Wali Kota Probolinggo punya nurani untuk segera mencairkan dana tersebut, karena ini urusan perut. Hingga saat ini Perda Pendidikan juga belum teralisasi, kami juga berharap honor GTT-PTT dan Pegawai non PNS bentuknya bukan hibah tapi dianggarkan dari APBD, ujarnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo KH. Abdul Aziz RM mengatakan untuk mencairkan dana tersebut masih menunggu hasil legalitas hukumnya, karena Pemkot probolinggo belum menemukan legal hukum. Kami meminta upaya-upaya secepatnya supaya tidak terjadi gejolak, pasalnya mereka mengancam akan melakukan aksi turun kejalan bersamaan dengan Hardiknas pada 2-Mei-2015. Kami khawatir aksi mereka ditunggangi kepentingan lain. Untuk menghindari mereka melakukan aksi turun kejalan pada Hardiknas nanti Disdik agar segera mencari solusi terbaik yang tidak melanggar hukum,terangnya.
Sedang, Mustofa selaku Kepala SMA Sunan Giri mengatakan ini merupakan imbas dari masalah-masalah yang sekarang diperiksa oleh Kejari seperti kasus Parcel. Sehingga Pemkot sangat berhati-hati, harusnya Honor GTT-PTT dianggarkan dari APBD, cetusnya. ((Singgih).