Suara Indonesia–News.Com, Sampang–Hasil rekomendasi pansus BUMD dan Tata Kelola Migas di Kabupaten Sampang, disampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, Menkumham dan Mendagri. Pernyataan itu, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, H. Abdus Salam.
Menurutnya, kami akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tata kelola Migas. Tindak lanjut berupa penyampaian kepada empat lembaga penegak hukum, yakni kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menkumham, dan Mendagri.
“Sesuai amanat Pansus. Kami akan sampaikan hasil rekomendasi tersebut ke lembaga penegak hukum,” tegasnya, Rabu (22/4/2015).
Selain itu, pihaknya hari ini juga mengantarkan rekomendasi tersebut, kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Resort Sampang. Bahkan, rekomendasi Pansus itu juga disampaikan langsung kepada Bupati Sampang A Fannan Hasib.
“Kami bisa saja langsung ke Polri tapi nunggu perkembangan dulu di Polres Sampang,” imbuhnya.
Abdus berjanji akan melakukan pemantauan dan terus mengawal upaya penyampaian ke lembaga dimaksud agar bisa segera ditindaklanjuti. (nor/luk).
